Jawa Pos Radar Lawu – Lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik geopolitik dinilai berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi serta tekanan krisis BBM (bahan bahan minyak) global.
Pengamat otomotif Martinus Pasaribu menilai percepatan adopsi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menjadi langkah strategis untuk meredam tekanan tersebut.
“Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Baca Juga: Arus Balik Lebaran 2026 di Tol Trans Jawa Melandai, Rekayasa One Way Resmi Ditutup
Ketergantungan Impor BBM Masih Tinggi
Martinus menyebut sekitar 60–70 persen kebutuhan minyak nasional masih bergantung pada impor. Sementara produksi dalam negeri terus menurun dan hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Kondisi tersebut membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terlebih di tengah ketegangan global seperti konflik di kawasan Selat Hormuz.
Baca Juga: Ancaman Krisis BBM, Begini Upaya Pemerintah Perkuat Pengamanan Kapal RI di Selat Hormuz
Dalam asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban subsidi hingga Rp8–10 triliun.
Jika harga minyak menembus 90–100 dolar AS per barel, total subsidi energi berpotensi membengkak hingga mendekati Rp300 triliun per tahun.
EV Dinilai Lebih Efisien
Peralihan ke kendaraan listrik dinilai mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan. Selain mengurangi impor, penggunaan EV juga membantu mengurangi beban subsidi energi.
Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi EV hanya sekitar Rp300–500 per kilometer, sementara kendaraan berbahan bakar bensin bisa mencapai Rp1.000–1.500 per kilometer.
Baca Juga: Update Harga BBM Hari Ini Senin 30 Maret 2026, Pertamina, Shell, BP dan Vivo Kapan Naik?
Artinya, pengguna dapat menghemat hingga 60–70 persen biaya operasional.
Potensi Hemat BBM dan Devisa
Martinus memperkirakan penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun.
Sementara itu, 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter BBM.
Jika digabung, total penghematan mencapai sekitar 3 juta kiloliter per tahun, yang berdampak langsung pada pengurangan impor minyak.
Baca Juga: Hemat BBM, Pemerintah Siapkan WFH 1 Hari Seminggu, Begini Penjelasan Tito Karnavian
Dengan asumsi harga minyak global di kisaran 90–100 dolar AS per barel, penghematan tersebut setara dengan pengurangan devisa hingga Rp30–40 triliun per tahun.
Dorong Industri dan Lapangan Kerja
Selain efisiensi energi, elektrifikasi transportasi juga dinilai memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional.
Mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.
Martinus menilai pemerintah perlu mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan terintegrasi.
Mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa dan menjaga ketahanan fiskal,” tegasnya.
Editor : Nur Wachid