Jawa Pos Radar Madiun – Isu mengenai kembalinya sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memanas.
Sinyal perubahan ini kian kuat setelah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) resmi menyerahkan kajian penting kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyetorkan hasil kajian mendalam terkait mekanisme pemilihan pemimpin daerah tersebut.
Namun, Ace menutup rapat detail isi rekomendasi tersebut.
"Kajian itu sesuai dengan tupoksinya, telah kami serahkan ke Bapak Presiden. Dan itu sifatnya rahasia, kami tidak bisa ungkapkan terkait kajian tersebut," tegas Ace dalam jumpa pers di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).
15 Tahun Pilkada Langsung: Waktunya Evaluasi?
Meski enggan membocorkan isi dokumen "rahasia" itu, Ace memberikan gambaran besar mengapa kajian ini dilakukan.
Menurutnya, sistem Pilkada langsung yang sudah berjalan selama 15 tahun terakhir wajib masuk meja operasi untuk dievaluasi.
Pemerintah perlu menguji apakah sistem "satu orang satu suara" ini masih relevan dan membawa dampak positif, atau justru perlu diperbaiki dari sisi prosedur hingga sistem.
"Sudah hampir berlangsung 15 tahun kita melakukan pilkada secara langsung, rasanya memang perlu untuk dilakukan perbaikan dari aspek, prosedur, sistem maupun nanti hasilnya," jelas Ace.
Tujuannya jelas, menghasilkan kepala daerah yang benar-benar berkualitas, bukan sekadar populer.
Demokrasi Tetap Hidup Meski Lewat DPRD?
Salah satu kekhawatiran publik jika Pilkada dikembalikan ke DPRD adalah matinya demokrasi rakyat. Namun, Ace memiliki pandangan berbeda.
Ia menilai, jika nantinya sistem kembali ke tangan wakil rakyat di parlemen daerah, hal itu tidak lantas merusak nilai demokrasi. Fokus utamanya adalah output kepemimpinan yang dihasilkan.
"Evaluasi ini dilakukan upaya kualitas kepemimpinan, termasuk di antaranya kepala daerah, itu betul-betul bisa dihasilkan dari proses demokrasi yang baik," pungkasnya.
Apakah rakyat masih akan mencoblos langsung atau wakil rakyat yang akan menentukan nasib daerah ke depan? Keputusan kini ada di tangan Presiden. (naz)
Editor : Mizan Ahsani