Jawa Pos Radar Lawu - Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali mempercepat berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sejumlah bansos utama seperti BLTS Kesra, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta paket pangan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng, mulai direalisasikan secara masif di berbagai wilayah.
Proses pencairan di bulan November 2025 masih berlangsung dan dilakukan secara bertahap. Secara nasional, progres penyaluran sudah mencapai kisaran 70 hingga 80 persen.
Namun, beberapa wilayah terpencil seperti Papua, kawasan kepulauan, dan daerah perbatasan baru menyelesaikan sekitar 50 hingga 60 persen karena terkendala faktor logistik, cuaca, dan akses distribusi yang terbatas.
Perkembangan Penyaluran di Daerah: Maluku Capai 85 Persen
Provinsi Maluku menjadi salah satu wilayah dengan realisasi penyaluran bansos yang cukup tinggi. Proses distribusi berlangsung serentak mulai 30 Oktober hingga 25 November 2025 di 11 kabupaten/kota.
Beberapa titik seperti Kota Ambon dan Kabupaten Buru bahkan telah mencapai sekitar 85 persen penyelesaian. Hal ini didorong oleh kesiapan gudang logistik serta kelancaran penjadwalan distribusi.
Antusiasme masyarakat tampak jelas terutama pada pencairan BLTS Kesra, yang sudah diterima KPM sejak beberapa waktu sebelumnya.
Sementara itu, pencairan PKH telah menunjukkan progres lebih dari 90 persen, sehingga sebagian besar penerima manfaat di berbagai wilayah telah menerima haknya.
Progress BPNT: Baru 50 Persen, Target 18,27 Juta KPM
Berbeda dengan PKH, penyaluran BPNT masih berada di kisaran sekitar 50 persen karena pencairan tengah berlangsung di berbagai daerah.
Bantuan yang menyasar 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat dalam kategori Desil 1 hingga 5 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini membutuhkan proses verifikasi dan distribusi yang lebih panjang.
Nilai bantuan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan, namun pencairan khusus untuk periode Oktober hingga Desember 2025 dilakukan secara sekaligus sebesar Rp600.000.
Metode pencairan ini dilakukan agar KPM dapat memenuhi kebutuhan pangan secara lebih fleksibel menjelang akhir tahun.
Metode Penyaluran: KKS Bank Himbara dan Kantor Pos
Seperti periode sebelumnya, penyaluran bansos dilaksanakan melalui dua mekanisme utama. Pertama, melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan bank-bank Himbara yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan BTN.
Kedua, melalui PT Pos Indonesia untuk KPM yang tidak memiliki rekening atau berada di wilayah tertentu yang membutuhkan distribusi langsung.
Secara keseluruhan, realisasi penyaluran bansos menjelang akhir 2025 berjalan positif meski masih terdapat tantangan distribusi di beberapa wilayah.
Dengan progres nasional yang telah menembus 70–80 persen dan komitmen pemerintah menyelesaikan distribusi hingga akhir November, masyarakat diharapkan dapat segera menerima seluruh hak bansosnya tanpa hambatan.(rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid