Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah kembali meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi baru yang akan dijalankan pada kuartal IV tahun 2025.
Kebijakan ini difokuskan pada dua hal utama, yakni peningkatan bantuan sosial dan pemberian insentif transportasi menjelang akhir tahun.
Langkah ini diambil guna menjaga kestabilan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan pemulihan ekonomi berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
1. Penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Akhir Tahun 2025
Menjelang penghujung tahun, pemerintah menyiapkan program penebalan bantuan sosial yang akan menyasar lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM), terutama mereka yang berada di kelompok ekonomi bawah atau desil keempat ke bawah. Dalam skema ini, beberapa bentuk bantuan akan diberikan, antara lain:
Bantuan sembako tambahan, senilai Rp400.000 per keluarga, yang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendorong perputaran ekonomi domestik hingga mencapai nilai sekitar Rp35 triliun.
Tambahan bantuan bahan pokok, berupa beras dan minyak goreng, untuk memastikan ketersediaan pangan serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan lebih baik.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional serta memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat berpendapatan rendah, khususnya menjelang masa libur panjang akhir tahun.
2. Keringanan Tarif Transportasi Natal dan Tahun Baru 2025/2026
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada musim liburan Natal dan Tahun Baru (periode 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026), pemerintah menyalurkan bantuan khusus di sektor transportasi.
Beberapa bentuk keringanan tarif diberikan, di antaranya:
Baca Juga: BSU Cair Lagi di Oktober 2025? Cek Fakta Terbaru dari Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan!
• Kereta api mendapat potongan harga sebesar 30% untuk sekitar 1,5 juta penumpang.
• Layanan kapal Pelni memperoleh diskon 20% untuk 405.000 penumpang.
• Penyeberangan ASDP diberikan potongan biaya bagi 227.000 penumpang dan 491.000 kendaraan.
• Transportasi udara juga mendapat dukungan melalui penghapusan sebagian PPN, penyesuaian harga avtur, serta diskon biaya bahan bakar, yang menurunkan harga tiket pesawat antara 12–14%.
3. Progres Penyaluran PKH dan BPNT Tahap Terbaru
Penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga terus disalurkan dengan sistem yang lebih terintegrasi.
Pada awal Oktober 2025, sebagian KPM telah menerima saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih, mencakup penyaluran PKH tahap 3 susulan serta BPNT tahap 3 bagi penerima yang baru berpindah dari sistem PT Pos Indonesia ke bank penyalur Himbara.
Kebijakan ini diharapkan mempercepat proses distribusi dan memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya tepat waktu serta tepat sasaran.
Kombinasi antara bantuan sosial yang diperkuat dan insentif transportasi ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menjelang akhir tahun dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif. (rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid