Jawa Pos Radar Lawu - Program MBG (Makan Bergizi Gratis) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah masalah keracunan MBG mencuat ke permukaan.
Selain itu, laporan adanya mitra yang belum dibayar hampir Rp 1 miliar, meski mereka telah menjalankan kewajiban menyediakan makanan bagi siswa.
Situasi ini membuat Presiden Prabowo ikut turun tangan dengan memanggil pejabat terkait dan memerintahkan evaluasi menyeluruh.
Ramainya pemberitaan soal MBG akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan besar publik: bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran dan pengawasan program yang digadang-gadang menjadi prioritas pemerintahan tersebut?
Protes Mitra MBG: Belum Dibayar Hampir Rp1 Miliar
Sejumlah mitra dapur program MBG (Makan Bergizi Gratis) mengeluhkan bahwa mereka belum menerima pembayaran sama sekali, meskipun sudah menjalankan kewajiban menyediakan menu bergizi.
Salah satunya, mitra di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan bahwa pihak yayasan belum membayarkan dana senilai Rp 975.375.000.
Mitra tersebut menyebut bahwa mereka sudah memasak lebih dari 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pengadaan, namun pembayaran tahap kedua tidak kunjung diselesaikan oleh yayasan pelaksana.
Karena ini, mitra-mitra MBG menyatakan kerugian mendekati angka Rp 1 miliar dan beberapa dari mereka mempertimbangkan langkah hukum terhadap yayasan jika masalah keterlambatan ini tidak segera diperbaiki.
Prabowo Turun Tangan & Instruksi Kebijakan
Menanggapi polemik ini dan rentetan kasus keracunan menu MBG, Presiden Prabowo Subianto langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meminta laporan detail dan perbaikan sistem.
Dalam panggilan tersebut, Prabowo mengeluarkan 4 instruksi konkret yang diharapkan bisa memperkuat tata kelola program MBG:
Peningkatan tata kelola SPPG (unit pelayanan gizi)
Penyiapan koki yang terlatih, serta penggunaan rapid test untuk memastikan kualitas makanan
Jaminan sterilisasi alat makan / food tray dan instalasi filter air
Pemasangan CCTV di dapur MBG untuk pengawasan langsung
Prabowo juga menyebut bahwa kesalahan dalam pelaksanaan MBG relatif kecil hanya sekitar 0,00017% dari total produksi meskipun setiap kasus tetap dianggap serius dan harus diperbaiki.
Reaksi BGN dan Klarifikasi Terkait Mitra
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa masalah keterlambatan pembayaran mitra menjadi sorotan besar. Namun ia menyatakan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam operasional yayasan pelaksana.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG telah melibatkan banyak SPPG hingga saat ini tercatat 9.615 unit SPPG yang menjangkau sekitar 31 juta penerima manfaat.
Untuk masalah gaji dan pembayaran internal seperti kepala dapur atau ahli gizi, Dadan menyatakan bahwa kewajiban BGN sudah diselesaikan.
Namun, memang terdapat keluhan bahwa gaji kepala dapur belum dibayarkan selama tiga bulan karena masalah status administrasi.
Dampak di Sekolah & Penolakan Program MBG
Masalah keterlambatan pembayaran mitra bukan satu-satunya hambatan: beberapa sekolah mulai menunjukkan penolakan terhadap program MBG karena dianggap mengganggu operasional sehari-hari.
Di Yogyakarta, misalnya, sekolah SMKN 4 menyatakan bahwa tugas tambahan pengelolaan makanan dan laporan menyita waktu staf sekolah serta berdampak pada aktivitas pembelajaran.
Beberapa layanan dapur MBG bahkan sempat berhenti beroperasi di lokasi-lokasi tertentu karena mitra tidak mendapatkan dana operasional yang cukup untuk membeli bahan baku atau membayar ongkos tenaga kerja.
Tantangan & Peluang Perbaikan ke Depan
Keterlambatan pembayaran mitra MBG menunjukkan bahwa alur dana, verifikasi dokumen, dan koordinasi antar lembaga masih mengalami hambatan serius.
Alur dana pemerintah → BGN → yayasan pelaksana → mitra dapur sering kali membuat proses pencairan menjadi lambat.
Agar program MBG dapat berjalan berkelanjutan dan adil, berikut beberapa langkah yang diajukan pakar dan pelaku:
Penyederhanaan alur pembayaran agar mitra langsung mendapatkan dana tanpa penundaan
Standarisasi sistem pelaporan yang transparan dan audit rutin
Pelatihan administrasi bagi mitra dapur agar laporan keuangan dan operasional sesuai standar
Pengawasan langsung melalui teknologi (CCTV, sistem digital) agar kualitas makanan dan distribusi terjamin. (ghiska-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid