Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintahan Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya risiko besar yang mengancam keberlanjutan dana pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta prajurit TNI dan petugas Polri.
Lonjakan klaim tabungan hari tua (THT) menimbulkan risiko likuiditas serius, seiring mayoritas peserta berada di usia 40–50 tahun—rentang yang mendekati masa pensiun.
Hal ini tercatat dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 sebagai tantangan fiskal yang tak bisa dianggap remeh.
Dalam menghadapi risiko ini, pemerintah meyakini bahwa skema pendanaan “pay-as-you-go” (dibiayai tiap tahun melalui APBN) masih cukup aman.
Namun, mereka tetap menyadari bahwa model ini bersifat rentan terhadap lonjakan mendadak dalam klaim.
Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan reformasi kebijakan untuk menjaga kesinambungan dana, sembari menata ulang struktur dana investasi agar lebih tahan guncangan ekonomi.
Sementara itu, dana pensiun untuk TNI/Polri yang dikelola Asabri—termasuk program THT—juga menunjukkan tanda-tanda krisis.
Rasio klaim diperkirakan bisa menembus angka 100% pada 2029, terutama menyusul perubahan usia pensiun dalam regulasi terbaru UU no. 3/2025.
Ketika klaim melebihi 100%, artinya kewajiban dana pensiun bisa jauh melampaui aset yang terkelola—menyatukan potensi defisit underwriting.
Menanggapi persoalan ini, pemerintah menyatakan sedang menyusun serangkaian strategi mitigasi fiskal.
Di antaranya melakukan reformasi kebijakan program, memperbaiki tata kelola investasi, dan merebalans portofolio aset ke instrumen yang lebih produktif.
Prinsip "liabilities driven investing" pun mulai diterapkan untuk menjaga kesesuaian antara aset dan kewajiban finansial jangka panjang.
Kenapa ini Penting untuk Diwaspadai?
Hal ini lebih dari sekadar hak finansial; ini soal tanggung jawab negara menjaga kesejahteraan purnabakti mereka yang telah berkhidmat.
Jika tidak ditangani dengan serius, risiko fiskal dari melorotnya dana pensiun bisa berimbas pada beban anggaran negara yang jauh lebih besar dan berdampak jangka panjang.
Reformasi sistem pensiun bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. (Ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid