JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Sosok Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kembali menjadi sorotan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/8/2025).
Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap sejumlah perusahaan.
Lantas, siapa sebenarnya Immanuel Ebenezer? Dari partai apa dia berasal?
Baca Juga: Siapa 10 Orang yang Ditangkap Bersama Wamenaker? OTT KPK Kelima Terkait Sertifikasi K3
Dari Aktivis ke Wamenaker: Karier Politik Immanuel Ebenezer
Immanuel Ebenezer, atau akrab disapa Noel, lahir di Riau pada 22 Juli 1975. Ia adalah seorang aktivis dan politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan ke-3 dalam Kabinet Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024.
Sebelum menjabat sebagai pejabat negara, Noel dikenal luas sebagai pendiri sekaligus Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pemilu Presiden 2019.
Ia juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan BUMN, sejak Juni 2021 hingga 23 Maret 2022.
Pernah Bela Munarman di Pengadilan
Nama Noel sempat mencuat saat menjadi saksi meringankan dalam persidangan kasus terorisme dengan terdakwa Munarman pada Februari 2022.
Keputusan tersebut menuai kontroversi, terutama di kalangan relawan Jokowi yang sebelumnya ia pimpin.
Baca Juga: Lelah Setelah Ospek? Waktunya Refreshing dan Healing dengan Main Air di Malang
Belakangan, Noel juga menjabat sebagai Ketua Relawan Prabowo Mania, menandakan pergeseran arah dukungan politiknya ke Prabowo Subianto.
Pendidikan dan Kehidupan Pribadi
Noel menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan, pada tahun 2004, dengan latar belakang bidang sosial.
Ia menikah dengan Silvia Rinita Harefa dan dikenal sebagai sosok yang vokal menyuarakan isu-isu demokrasi, politik, dan ketenagakerjaan.
Ditangkap KPK Bersama 10 Orang
KPK membenarkan bahwa Immanuel Ebenezer ditangkap dalam OTT yang diduga melibatkan pemerasan kepada sejumlah perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi K3.
Selain dirinya, ada 10 orang lainnya yang turut diamankan dan masih dalam pemeriksaan intensif oleh lembaga antirasuah tersebut.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
OTT ini menjadi yang kelima sepanjang tahun 2025, mengukuhkan tren pengawasan ketat terhadap pejabat publik oleh KPK. (kid)
Editor : Nur Wachid