Jawa Pos Radar Lawu – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat menyusul berakhirnya peringatan dini tsunami dampak gempa bumi di Rusia terhadap wilayah Indonesia.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa kajian ulang terhadap jalur evakuasi, kesiapan fasilitas pengungsian, peralatan pendukung, serta stok logistik menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
“Pemerintah daerah perlu mengkaji kembali efektivitas jalur evakuasi, fasilitas di lokasi pengungsian, kesiapan peralatan, serta logistik,” kata Abdul Muhari di Jakarta, Kamis (31/7).
Selain itu, menurutnya, pelatihan kesiapsiagaan harus digelar secara berkala agar masyarakat siap menghadapi potensi bencana, serta untuk menekan risiko kerusakan dan korban jiwa.
Sebelumnya, peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) usai gempa bermagnitudo 8,7 mengguncang wilayah Kamchatka, Rusia, Rabu (30/7) pagi. Peringatan tersebut resmi dicabut oleh BMKG pada malam harinya, pukul 23.00 WIB.
Berdasarkan data BNPB, terdapat sembilan titik wilayah Indonesia yang terdampak gelombang tsunami minor, namun tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.
Wilayah terdampak tersebut meliputi:
- Jayapura (2 titik)
- Papua Barat (2 titik)
- Halmahera Tengah
- Papua
- Sulawesi Utara
- Maluku Utara
- Gorontalo
Di Provinsi Gorontalo, sempat terjadi pengungsian sebanyak 100 jiwa ke Pangkalan TNI Angkatan Laut setempat, sementara di wilayah lain warga melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat yang lebih aman.
BNPB menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan di wilayah pesisir Indonesia karena potensi gempa dan tsunami dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan awal.
"Penguatan sistem peringatan dini sangat penting untuk memberikan waktu evakuasi yang cukup dan meminimalkan risiko bencana," tambah Abdul Muhari. (fin)
Editor : AA Arsyadani