Jawa Pos Radar Lawu-Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menyoroti belum jelasnya status para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat (SR).
Ia menyampaikan bahwa hingga kini, masih terdapat kebingungan mengenai kejelasan penempatan dan status kepegawaian mereka.
Berdasarkan hasil temuannya di lapangan, Haeny mengungkapkan bahwa calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
Namun, belum ada dokumen resmi yang menunjukkan bahwa mereka telah dipindahkan secara administratif ke bawah naungan kementerian di tingkat pusat.
"Walaupun ada wacana pemindahan ke kementerian pusat, para ASN ini belum menerima surat keputusan tertulis.
Padahal, proses ini melibatkan lembaga lain seperti BKN dan Kemenpan RB. Saya sudah mengingatkan hal ini sejak awal kepada Kementerian Sosial," ujar Haeny dalam siaran persnya, Minggu, 13 Juli 2025.
Ia juga menyoroti bahwa tenaga pendidik lainnya, selain kepala sekolah, direkrut melalui skema PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) oleh Kementerian Sosial.
Menurutnya, belum ada kepastian mengenai kelanjutan status mereka karena tidak ditemukan kejelasan pendanaan jangka panjang dalam Rancangan APBN 2026.
"Jika kontrak mereka hanya berlaku satu tahun, bagaimana nasib mereka setelah itu? Apakah ada perpanjangan, atau akan dialihkan ke instansi lain? Ini krusial untuk menjamin keberlangsungan Sekolah Rakyat," tegasnya.
Usulan Sistem Pamong dan Optimalisasi Aset Provinsi
Dalam sistem pendidikan berbasis asrama seperti Sekolah Rakyat, Haeny mengusulkan agar keberadaan pamong menjadi bagian penting dalam pengelolaan keseharian siswa, seperti yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah berasrama seperti Taruna Nusantara.
Baca Juga: TIps Menyusun RPP untuk Guru Pemula, Pembelajaran Efektif, Siswa Betah Belajar di Kelas!
Ia menilai Kementerian Sosial memiliki keunggulan dalam hal ini karena telah lama berkecimpung dalam bidang rehabilitasi sosial.
"Jika sekolah umum mungkin tidak terbiasa dengan sistem asrama, justru Kementerian Sosial punya pengalaman, SDM, bahkan bisa memanfaatkan tenaga dari 27 UPT Sentra yang tersebar di seluruh Indonesia," jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa rancangan fisik Sekolah Rakyat yang ada di Sentra Bekasi saat ini sudah mencapai 80 persen sesuai dengan desain bersama antara Kemensos dan Kementerian PUPR.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih efisien dari segi anggaran dan implementasi.
Terkait ekspansi Sekolah Rakyat ke seluruh daerah di Indonesia sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo, Haeny menilai persoalan lahan menjadi tantangan utama.
Oleh karena itu, ia mendorong agar aset-aset milik pemerintah provinsi yang belum dimanfaatkan (idle) dapat digunakan untuk mendukung program tersebut.
“Daripada mencari lahan baru, lebih baik kita maksimalkan aset milik provinsi yang tidak digunakan. Ini bisa mempercepat realisasi Sekolah Rakyat,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Fokus Tak Hanya pada Kuantitas, tapi Juga Kualitas
Haeny menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh diukur hanya dari jumlah siswa atau jumlah sekolah yang dibangun.
Lebih dari itu, aspek kualitas harus diperhatikan sejak awal, termasuk status hukum tenaga pendidik, kesiapan kurikulum, dan tata kelola kelembagaan.
“Kalau kita serius ingin mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo lewat Sekolah Rakyat, maka semua unsur pendukungnya harus tertata dengan baik sejak awal,” pungkasnya. (galuh-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid