JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
Penetapan ini tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Menanggapi hal ini, PDIP menyatakan sikap keras dan menuding adanya politisasi hukum yang menyasar partainya.
Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menyebut bahwa ancaman hukum terhadap kader PDIP bukan hal baru.
“Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih,” ujar Chico, Selasa (24/12/2024) dilansir Radar Lawu dari Jawa Pos.
Chico juga menyoroti bahwa ancaman hukum tidak hanya menyasar PDIP, tetapi juga partai politik lainnya.
Namun, menurutnya, PDIP tetap teguh dan tidak menyerah pada tekanan tersebut.
“Ancaman sprindik terhadap beberapa ketua umum partai lain telah membuat mereka menyerah. Tetapi PDIP justru semakin keras melawan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ancaman ini akan menjadi energi besar bagi PDIP untuk terus menjaga cita-cita demokrasi.
“Tekanan dan ancaman penjara justru menjadi semangat untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia,” tegas Chico.
Kasus yang menjerat Hasto diduga berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI periode 2017-2022, dalam skandal PAW DPR RI.
Nama Harun Masiku, yang telah lama menjadi buron KPK, turut disebut sebagai pihak yang terlibat bersama Hasto dalam kasus ini.
Penetapan Hasto sebagai tersangka muncul tidak lama setelah pelantikan pimpinan baru KPK oleh Presiden Prabowo Subianto. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pengembangan kasus tersebut. (kid)
Editor : Nur Wachid