Jawa Pos Radar Lawu - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan bahwa dinamika yang terjadi di tubuh PBNU belakangan ini bukanlah bentuk dari politisasi organisasi.
Penegasan ini disampaikan di tengah mencuatnya berbagai spekulasi publik yang mengaitkan perbedaan pendapat internal PBNU dengan kepentingan politik menjelang tahun politik 2024–2025.
Gus Yahya menyampaikan bahwa perbedaan pandangan di tubuh PBNU merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar yang demokratis. Ia menilai bahwa perbedaan tersebut justru menjadi bagian dari dinamika sehat yang mencerminkan semangat musyawarah dan keterbukaan dalam tubuh organisasi.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah pihak menyoroti adanya ketegangan di internal PBNU yang dianggap berkaitan dengan arah dukungan politik menjelang Pemilu 2024.
Namun, Gus Yahya menampik anggapan tersebut dan menekankan bahwa PBNU tidak akan menjadi alat politik praktis bagi pihak manapun.
Konsolidasi Organisasi Jadi Prioritas
Dalam beberapa kesempatan, Gus Yahya menekankan bahwa PBNU saat ini tengah fokus pada konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan nasional.
Ia menyebut bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah organisasi ke depan.
PBNU, menurutnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk dinamika internal harus dikelola dengan bijak agar tidak mengganggu fokus utama organisasi.
Langkah-langkah konsolidasi ini mencakup penguatan struktur organisasi di tingkat wilayah dan cabang, peningkatan kapasitas kader, serta penyusunan program kerja yang sejalan dengan visi Asta Cita.
PBNU juga terus mendorong kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperluas jangkauan dakwah dan pengabdian sosial.
Menjawab Tuduhan Politisasi
Isu politisasi PBNU mencuat setelah munculnya perbedaan sikap di antara sejumlah tokoh NU terkait arah dukungan politik.
Namun, Gus Yahya menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena PBNU secara kelembagaan tidak pernah menyatakan dukungan kepada partai atau calon tertentu.
Ia menegaskan bahwa PBNU tetap menjaga jarak dari politik praktis dan hanya akan terlibat dalam ranah kebangsaan yang bersifat strategis.
Dalam konteks ini, PBNU lebih memilih untuk menjadi mitra kritis pemerintah dan kekuatan sosial yang menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa PBNU tidak akan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik yang dapat merusak marwah organisasi.
Gus Yahya juga mengajak seluruh elemen NU untuk tetap menjaga ukhuwah dan mengedepankan dialog dalam menyikapi perbedaan.
Peran Strategis NU dalam Pembangunan
Dalam forum-forum resmi PBNU, Gus Yahya berulang kali menyampaikan pentingnya NU untuk bertindak secara strategis dalam menghadapi tantangan zaman.
Ia menilai bahwa NU tidak cukup hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peluncuran buku “Menavigasi Perubahan NU dan Pesantren” yang menjadi panduan strategis bagi kader NU dalam memahami peran dan tantangan organisasi ke depan.
Buku ini disusun oleh para pakar dan aktivis NU sebagai bentuk refleksi dan proyeksi terhadap masa depan organisasi.
Selain itu, PBNU juga aktif dalam berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa NU tetap konsisten menjalankan perannya sebagai organisasi keagamaan yang berpihak pada kepentingan umat.
Tantangan Menjelang Tahun Politik
Menjelang tahun politik 2024–2025, berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memang kerap menjadi sorotan publik. Tidak terkecuali PBNU yang memiliki basis massa besar dan pengaruh signifikan dalam peta politik nasional.
Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak akan terlibat dalam politik praktis. Ia mengingatkan bahwa NU memiliki prinsip khittah 1926 yang menegaskan posisi organisasi sebagai kekuatan moral dan sosial, bukan sebagai alat politik.
Dalam konteks ini, Gus Yahya mengajak seluruh warga NU untuk tetap menjaga netralitas organisasi dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pandangan yang ada.
Perspektif Sejarah dan Budaya Organisasi
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki sejarah panjang dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Sejak awal berdiri, NU telah menempatkan diri sebagai penjaga moral bangsa dan pelindung umat.
Dalam sejarahnya, NU juga telah melewati berbagai dinamika internal dan eksternal yang menguji soliditas organisasi. Namun, berkat semangat musyawarah dan kebersamaan, NU selalu mampu melewati berbagai tantangan tersebut.
Polemik yang terjadi saat ini pun dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi yang sehat. Selama dikelola dengan baik, perbedaan pendapat justru dapat memperkaya perspektif dan memperkuat fondasi organisasi.
Peneguhan Komitmen Kelembagaan
Sebagai penutup, Gus Yahya kembali menegaskan bahwa PBNU akan terus berkomitmen menjaga independensi dan integritas organisasi.
Ia mengajak seluruh elemen NU untuk fokus pada penguatan peran sosial dan keagamaan, serta menjauhi segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, PBNU diharapkan dapat terus menjadi kekuatan moral yang membawa maslahat bagi umat dan bangsa. (husnul-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid