Prabowo Siap Tanggung Jawab Soal Utang Whoosh: Begini Skema dan Konsekuensinya!
Jawa Pos Radar Lawu - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan siap menanggung tanggung jawab terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Dalam rapat terbatas, ia memerintahkan jajaran menteri mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang proyek tersebut.
Bahkan, muncul opsi penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai instrumen formal.
Kini publik menunggu fakta lengkap dan skema keuangan yang akan diterapkan.
Latar Belakang Proyek & Masalah Utang
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh menelan investasi besar dan terus menghadapi beban utang yang sangat tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp 116 triliun (≈USD 7 miliar).
Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada 29 Oktober 2025 memerintahkan agar skema penyelesaian utang ini segera disusun oleh menteri terkait.
Salah satu opsi yang dibahas ialah memperpanjang jangka waktu pinjaman dan melakukan restrukturisasi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema yang Disiapkan Pemerintah
Menteri-Menteri terkait seperti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara telah ditugaskan untuk menghitung angka dan skenario pembayaran utang.
Beberapa opsi meliputi:
Perpanjangan masa pinjaman dengan mitra China.
Skema burden sharing antara BUMN dan kreditur asing.
Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur tim khusus menangani utang.
Pemerintah menegaskan bahwa APBN tidak akan langsung menanggung seluruh beban utang, sesuai pernyataan Menteri Keuangan.
Pernyataan Prabowo & Tanggung Jawab Pemerintah
Prabowo menegaskan “negara hadir” dalam penyelesaian Utang Whoosh.
Namun, ia meminta agar penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan jangan membebani masyarakat.
Publik menyoroti bahwa tanggung jawab ini bukan hanya soal pembiayaan tapi juga soal reputasi proyek strategis nasional
Jika skema gagal atau beban utang terlalu besar, potensi risiko muncul pada stabilitas fiskal dan kepercayaan investor.
Proyek yang gagal memenuhi ekspektasi pengguna (jumlah penumpang) dapat memperparah beban biaya operasional.
Pemerintah harus menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diambil bukan sekadar pengeluaran, tapi juga komitmen untuk mengelola proyek secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto kini berada di pusaran tanggung jawab besar terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Dengan perintah langsung kepada menteri-menteri dan opsi formal seperti Keppres, pemerintah menunjukkan bahwa mereka siap bertindak.
Namun, kunci keberhasilan akan terletak pada skema yang jelas, pelaksanaannya tepat, dan dampaknya nyata bagi publik. (ghiska-mg-pnm/kid)