Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bubarkan DPR Jadi Seruan Massa: Apa Dasarnya dan Bagaimana Respons Pemerintah?

N
Penulis: Nur Wachid❯
Pembubaran DPR
Pembubaran DPR

Jawa Pos Radar Lawu - Seruan Massa untuk Bubarkan DPR menjadi sorotan utama dalam gelombang demonstrasi besar yang melanda Indonesia pada 2025.


Advertisement

Tuntutan ini lahir dari kekecewaan publik terhadap besarnya tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat.

Banyak yang kemudian mempertanyakan apa sebenarnya dasar tuntutan tersebut, apakah sekadar ekspresi kemarahan atau ada landasan kuat yang mendorongnya.

Di sisi lain, publik juga menanti bagaimana respons pemerintah dalam menanggapi seruan yang begitu keras, di tengah tekanan politik dan desakan reformasi yang terus menguat. Berikut fakta-faktanya:

Advertisement

1. Apa yang Memicu Tuntutan Ini?

Tuntutan bubarkan DPR disebabkan oleh kekesalan publik atas tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan angka yang disebut-sebut bisa membuat total pendapatan mereka mencapai Rp91–104 juta per bulan.

Isu ini menyulut protes besar ketika masyarakat melihat ketimpangan ekonomi yang makin nyata.

Advertisement

2. Tuntutan Reformasi “17+8 Demands”

Teriakan bubarkan DPR muncul sebagai bagian dari gerakan tuntutan yang lebih luas dikenal sebagai “17+8 Demands” yang antara lain mencakup pembatalan tunjangan, transparansi anggaran DPR, pembentukan tim investigasi atas kematian demonstran, hingga reformasi besar dalam lembaga negara.

3. Demonstrasi Meluas dan Gerakan Terstruktur

Aksi menuntut pembubaran DPR berlangsung di berbagai kota, tidak hanya Jakarta.

Massa membawa spanduk tuntutan menghapus gaji dan tunjangan anggota DPR, serta desakan reformasi legislasi lebih serius.

4. Respon Pemerintah: Tunjangan Dipotong, DPR Tak Dibubarkan

Menanggapi gelombang kemarahan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penghapusan tunjangan perumahan dan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPR.

Namun, opsi pembubaran DPR tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan resmi pemerintah.

5. Tekanan Partai Politik dan Tindakan Internal DPR

Beberapa fraksi politik, seperti Gerindra dan PDIP, bahkan menyatakan setuju untuk mengevaluasi atau menghentikan pemberian tunjangan oleh DPR.

Namun, secara konstitusional, pembubaran DPR sulit diwujudkan.

Seruan “Bubarkan DPR” mencerminkan akumulasi frustasi rakyat terhadap elite politik yang dianggap abai di tengah krisis ekonomi.

Sementara tuntutan ini tidak terealisasi, pemerintah merespon dengan memotong tunjangan sebuah langkah simbolis yang menjadi bukti bahwa pengawasan publik berdampak nyata.

Namun reformasi sejati masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa. (ghiska-mg-pnm/kid)

 

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer