Sritex Pailit, Ribuan Buruh Kena PHK, Tapi Tak Semua Bisa Terima Bansos

Jawa Pos Radar Lawu - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak serta-merta diberikan kepada buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemberian bansos tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui setiap tiga bulan.
"Kita enggak bisa tiba-tiba memberi bansos karena ada kelas menengah yang turun atau mungkin ada PHK. Belum tentu yang di-PHK itu turun kelas atau berhak menerima bansos," kata Gus Ipul kepada Antara di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (1/3/2025).
Gus Ipul menekankan bahwa kebijakan perlindungan sosial tetap berbasis data, yang saat ini masih dalam proses uji petik dan diperkirakan selesai pada Maret 2025.
"Kembali lagi bahwa kita akan bekerja berdasarkan data. Data itu akan disampaikan setiap tiga bulan sekali, supaya kita tidak salah sasaran," ujarnya.
Ribuan Buruh Sritex Kena PHK, Hak Pekerja Masih Ditunggu
Sementara itu, ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menghadapi ketidakpastian setelah perusahaan resmi memutuskan PHK mulai 1 Maret 2025.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa PHK sudah diputuskan pada 26 Februari.
"Intinya PHK telah diputuskan pada 26 Februari, dan mereka masih bekerja sampai 28 Februari," katanya.
Serikat Pekerja SPSI Sritex meminta perusahaan memenuhi hak-hak buruh, termasuk pesangon dan uang jasa.
"Kalau memang terjadi PHK, hak-hak pekerja dipenuhi," kata Sekretaris SPSI Sritex, Andreas Sugiyono.
Para buruh yang terkena PHK masih menunggu hasil sidang di Semarang untuk kepastian pembayaran hak mereka.
Pada hari terakhir bekerja, banyak dari mereka mengabadikan momen dengan berfoto di depan patung pendiri Sritex, HM Lukminto, dan bertukar tanda tangan di kaos rekan kerja. (antara/ota)

