Jawa Pos Radar Lawu - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengemuka menjadi sorotan publik usai menyinggung viralnya donasi Rp 10 miliar untuk korban bencana Sumatera, dibandingkan dengan bantuan pemerintah yang disebutnya telah mencapai triliunan rupiah.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025), Endipat menegaskan bahwa lembaga itu perlu lebih aktif mengomunikasikan kerja nyata pemerintah.
Dimulai tanggap bencana dari distribusi logistik, evakuasi, penyediaan posko, hingga rehabilitasi infrastruktur agar publik tidak hanya fokus pada aksi swadaya relawan.
“Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh itu … tapi seperti ‘negara tidak ada’ karena kurang diekspos,” kritik Endipat.
Ia mencontohkan efektivitas kehadiran pemerintah di hari-hari awal bencana termasuk pengiriman pesawat udara, pendistribusian bantuan, dan penyiagaan posko yang dianggap banyak orang seolah tak pernah terjadi.
Sikap ini memancing perdebatan di kalangan masyarakat.
Di satu sisi, dukungan terhadap inisiatif swadaya dan aksi publik seperti yang dilakukan para relawan tetap dianggap penting.
Namun di sisi lain, kritik pun muncul bahwa peran serta pemerintah juga layak mendapatkan sorotan, terutama dalam konfirmasi transparansi bantuan.
Dan apakah bantuan benar telah tersebar secara merata, dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui data serta proses distribusi secara jelas.
Isu ini membuka ruang untuk mengevaluasi bagaimana komunikasi publik dan transparansi bantuan bencana dikelola terutama di era informasi digital ketika narasi cepat menyebar dan lebih mudah mempengaruhi opini publik.
Banyak pihak berharap agar Komdigi dan pemerintah pusat mau membenahi sistem informasi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga, dan narasi kemanusiaan tak sekadar viral tapi juga akurat. (ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid