MADIUN, Jawa Pos Radar Lawu – Aksi demo 1 September di Kabupaten Madiun urung dilaksanakan.
Dua organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kompak menunda agenda audiensi dengan DPRD Kabupaten Madiun.
Meski demikian, ratusan personel gabungan TNI dan Polri tetap bersiaga sejak pagi hari.
Pengamanan dilakukan di dua titik vital, yakni Gedung DPRD Kabupaten Madiun di Caruban dan kantor Pemkab Madiun di kawasan Mejayan.
GMNI dan PMII Tunda Audiensi Demi Kondusifitas
Penundaan aksi ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang dikeluarkan kedua organisasi.
Dalam surat tersebut, GMNI dan PMII menyatakan bahwa keputusan menunda dilakukan demi menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah.
Sekaligus agar pembahasan beasiswa mahasiswa dan transparansi APBD dapat berlangsung lebih komprehensif di kemudian hari.
Polisi Tetap Terapkan Pengamanan Berlapis
Meskipun tak ada aksi, Kasi Humas Polres Madiun, Iptu Anita Diyah Puspitosari, menegaskan bahwa pihak kepolisian bersama jajaran TNI tetap menerapkan pengamanan berlapis di dua lokasi strategis tersebut.
Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif terhadap kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas.
“Meski hingga pukul 10.00 belum ada aksi dari mahasiswa maupun masyarakat, kami tetap lakukan pengamanan di objek vital. Ini langkah antisipatif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya kepada Radar Caruban.
Situasi Tetap Kondusif, Warga Diminta Rukun
Hingga siang hari, suasana di wilayah Kabupaten Madiun dilaporkan aman dan kondusif.
Pihak kepolisian terus memantau perkembangan situasi dan menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan kedamaian lingkungan.
“Sementara sampai saat ini belum ada aksi dari masyarakat. Kami berharap wilayah Kabupaten Madiun ini tetap aman dan kondusif selalu,” tutup Iptu Anita.
Catatan: Penundaan aksi mahasiswa di Madiun ini menjadi salah satu dari serangkaian respons daerah terhadap situasi nasional, di mana demonstrasi 1 September digelar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Kendari. Pemerintah daerah, termasuk di Madiun, terus bersiaga menghadapi kemungkinan dinamika serupa dalam waktu dekat. (ryu/kid)
Editor : Nur Wachid