PONOROGO, Jawa Pos Radar Lawu – Suasana di depan Gedung DPRD Ponorogo mendadak berubah menjadi lautan massa, Kamis (19/6/2025) siang.
Ratusan sopir truk dari berbagai wilayah datang memadati kawasan tersebut dalam aksi damai yang menyerukan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja sektor logistik.
Puluhan kendaraan truk diparkir berjajar di sepanjang jalan depan kantor dewan, sebagian di antaranya dijadikan panggung orasi untuk menyampaikan aspirasi.
Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan seperti "Stop Pungli di Jalanan!", "Revisi UU LLAJ Sekarang Juga!", hingga "Sopir Truk Juga Warga Negara, Beri Perlindungan Hukum!"
Koordinator aksi, Sakri, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk keresahan kolektif para sopir angkutan barang yang selama ini merasa dipinggirkan.
Ia menyoroti praktik pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme yang masih marak terjadi di jalanan maupun pelabuhan.
“Kami ini hanya ingin bekerja dengan tenang. Tapi di lapangan, justru terus-menerus menjadi sasaran pungli, intimidasi, dan tuduhan ketika terjadi insiden. Sudah waktunya negara hadir melindungi kami,” ujar Sakri di hadapan massa.
Dalam aksinya, para sopir membawa empat tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Regulasi tarif angkutan logistik yang adil dan berpihak pada sopir.
2. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang dinilai tidak lagi relevan dan merugikan sopir barang.
3. Perlindungan hukum yang jelas serta kesetaraan perlakuan di jalan raya bagi sopir angkutan barang.
4. Pemberantasan praktik pungli dan premanisme yang kerap terjadi di titik-titik krusial jalur logistik nasional.
Sakri menyebutkan bahwa aksi ini tidak hanya menjadi wadah keluhan semata, namun juga bentuk solidaritas nasional.
Seluruh peserta sepakat untuk mogok kerja hingga 22 Juni sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar segera merespons.
"Kami mogok bukan karena ingin melawan, tapi karena kami ingin didengar. Ini panggilan hati seluruh sopir truk di negeri ini," imbuhnya.
Pihak DPRD Ponorogo pun merespons dengan menerima perwakilan demonstran untuk berdialog di ruang rapat.
Sementara itu, aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan secara humanis dan tertib tanpa gesekan.
Hingga aksi berakhir, massa membubarkan diri secara damai dengan harapan tuntutan mereka segera mendapat tanggapan dari pihak terkait. (gen/kid)
Editor : Nur Wachid