Pemerintah Dorong APBN Sehat, Pastikan Belanja Negara Lebih Bermanfaat

Mizan Ahsani • Dipublikasikan Kamis, 17 September 2026 | 10:54 WIB
Suahasil Nazara saat menjalani pelantikan sebagai Menkeu. (SETPRES)
Suahasil Nazara saat menjalani pelantikan sebagai Menkeu. (SETPRES)

Jawa Pos Radar Madiun - Dinamika perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian menuntut pemerintah untuk mengelola kas negara dengan sangat ekstra hati-hati.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan kini tengah berupaya keras mengamankan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komitmen kuat ini diambil untuk memastikan instrumen fiskal negara tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang jalannya berbagai program prioritas nasional.

Pengelolaan tata uang yang sehat dinilai sebagai fondasi mutlak agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kondisi fiskal yang bugar juga menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan roda pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan zaman.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan bahwa upaya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara ini merupakan amanat langsung dari Kepala Negara.

Menurutnya, instrumen kas negara harus dikelola dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi agar pemerintah selalu memiliki ruang fiskal yang cukup.

Ruang gerak anggaran inilah yang nantinya akan difokuskan untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan program strategis pemerintah lainnya.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil.

Baca Juga: Mengenal Annabella Putri Yohana, Pebiliar Muda Indonesia yang Sukses Menembus Kancah Internasional

Bukan Sekadar Angka, APBN Harus Bisa Dipercaya

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa makna dari APBN yang sehat sejatinya jauh melampaui sekadar urusan kemampuan menjaga keseimbangan neraca keuangan.

Kesehatan instrumen fiskal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat luas dan para pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas negara.

Kredibilitas yang terbangun di mata publik tersebut menjadi jangkar utama agar setiap kebijakan ekonomi bisa berjalan konsisten dan minim gejolak.

Kepastian inilah yang sangat dibutuhkan oleh pasar dan roda perekonomian nasional untuk terus melaju secara positif.

“Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel, APBN itu harus dapat dipercaya,” ucapnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan memastikan bahwa setiap arus pengelolaan anggaran akan terus dikawal dengan disiplin tingkat tinggi.

Salah satu strategi paling krusial adalah komitmen pemerintah untuk menahan laju defisit anggaran agar selalu berada di bawah ambang batas 3 persen.

Kedisiplinan fiskal ini diyakini mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang kian masif.

Baca Juga: Trending Nomor 1 Di YouTube, Lagu "Helikopter Turun Ke Padang" yang Dibawakan Ajeng Febria

DPR Dorong Kualitas Belanja Berorientasi Manfaat

Langkah strategis dari pihak eksekutif ini turut mendapatkan atensi dan pengawasan ketat dari para wakil rakyat di Senayan.

Anggota DPR RI, Habib Idrus Al Jufri, memandang bahwa pemerintah saat ini memang tengah dihadapkan pada sebuah tantangan ekonomi yang cukup besar.

Tantangan utamanya adalah mencari titik keseimbangan antara besarnya kebutuhan fiskal negara dan kewajiban memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Idrus menekankan bahwa kesehatan APBN mutlak harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang langsung menyentuh ketahanan daya beli warga.

“APBN harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Idrus.

Politikus tersebut secara khusus mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan memperkuat kualitas belanja kementerian maupun lembaga dari waktu ke waktu.

Alokasi anggaran tidak boleh lagi menguap begitu saja, melainkan harus dialihkan sepenuhnya pada program-program padat karya yang bersifat produktif.

Harapannya, melalui pengelolaan yang sehat dan berorientasi hasil tersebut, instrumen APBN benar-benar hadir sebagai tameng stabilitas ekonomi bangsa. (ser)

Editor : Mizan Ahsani
menteri keuangan Suahasil dpr anggaran apbn