JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak memenuhi standar keamanan pangan.
Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG ditutup permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi.
Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut ditutup setelah hasil pemeriksaan dinas kesehatan menunjukkan adanya ketidaklayakan sanitasi. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Tahu Mercon Isi Ayam Suwir, Perpaduan Tahu Renyah dan Isian Ayam Pedas
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan permanen merupakan bagian dari upaya memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
"Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi," ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Kamis, dilansir Jawa Pos Radar Lawu dari Antara.
Baca Juga: UPDATE Karhutla Gunung Bromo, Kawasan Wisata Ditutup Total
3.000 Dapur MBG Masih Diperiksa
Selain 504 dapur yang telah ditutup, sekitar 3.000 dapur MBG lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan. Pengecekan dilakukan oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah.
BGN menegaskan percepatan pemeriksaan tidak boleh mengorbankan standar keamanan pangan. Sebab, kualitas makanan yang diproduksi SPPG berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.
Baca Juga: Dark Nuns (2025): Horor Korea Tentang Ritual Penyembuhan yang Malah Mengancam Nyawa Seorang Anak
"Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu, apabila dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi," katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi pengelola dapur MBG. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi berpotensi tidak mendapat izin untuk melanjutkan pelayanan.
BGN Terapkan Zero Tolerance Kasus Keracunan
Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip zero tolerance atau nol toleransi terhadap kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Pengawasan keamanan pangan menjadi perhatian serius karena program tersebut melayani penerima manfaat dalam jumlah besar di berbagai daerah.
Baca Juga: Petirtaan Dewi Sri Magetan: Situs Bersejarah yang Hanya Dikuras Setahun Sekali
"Kami sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari BGN. Intinya, kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari," tuturnya.
BGN juga mengapresiasi pemerintah daerah yang terlibat dalam pengawasan serta penanganan persoalan keamanan pangan MBG.
Jumlah SPPG yang dapat melanjutkan operasional akan bergantung pada hasil penilaian kelayakan dari dinas kesehatan masing-masing daerah.
Editor : Nur WachidSumber : Antara