Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi resmi menunda pembukaan formasi baru untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memprioritaskan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta menjaga keseimbangan anggaran daerah.
Keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, di Kota Jambi pada Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Pemprov Jambi belum mengajukan formasi baru untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Formasi CPNS Belum Diajukan
Sudirman menjelaskan bahwa pengajuan formasi ASN sepenuhnya bergantung pada alokasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jumlah penerimaan ASN.
“Formasi untuk kebutuhan ASN di Pemprov Jambi itu belum ada, jadi kita belum mengajukan formasi,” ujarnya.
Selain faktor kebijakan pusat, kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam menunda rekrutmen CPNS.
Fokus Penataan PPPK dan Tenaga Honorer
Alih-alih membuka rekrutmen baru, Pemprov Jambi saat ini lebih memprioritaskan penyelesaian status tenaga honorer yang masih tersisa.
Pemerintah daerah mendapat mandat untuk mengalihkan tenaga honorer tersebut menjadi PPPK, termasuk skema PPPK paruh waktu.
Saat ini, jumlah tenaga honorer yang masuk dalam skema penataan mencapai sekitar 6.438 pegawai.
Langkah ini dinilai lebih mendesak dibandingkan membuka formasi baru CPNS.
Strategi Efisiensi Anggaran Daerah
Penundaan rekrutmen CPNS juga menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran yang sedang dijalankan Pemprov Jambi.
Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan dengan target nasional yang mengharuskan belanja pegawai ditekan maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027.
Sementara itu, kondisi saat ini menunjukkan bahwa belanja pegawai di Pemprov Jambi masih berada di angka 38 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian secara bertahap.
“Kita harus mengurangi belanja pegawai sampai 30 persen pada 2027, kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK,” kata Sudirman.
Baca Juga: Update CPNS 2026 Terbaru: BKN Ungkap Alur Formasi dan Perkiraan Jadwal Pendaftaran Resmi
Kebijakan Sementara Demi Keseimbangan APBD
Dengan kondisi fiskal yang belum ideal, Pemprov Jambi memilih untuk menghentikan sementara rekrutmen pegawai baru.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menyeimbangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memastikan penataan pegawai berjalan optimal.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah kini lebih selektif dalam membuka lowongan ASN, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan penyelesaian persoalan tenaga kerja yang sudah ada.(*)
*Nizaria Kusumastuti, Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
Editor : Mizan Ahsani