Jawa Pos Radar Lawu - Hari pertama penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat membuat suasana di kompleks DPR RI, Jakarta, terlihat lebih lengang dari biasanya, Jumat (10/4/2026).
Kebijakan kerja dari rumah yang mulai efektif diberlakukan tersebut turut diterapkan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan MPR RI.
Berdasarkan pantauan di kompleks parlemen, aktivitas di Gedung Nusantara I, II, dan III tampak jauh berkurang.
Lorong-lorong gedung yang biasanya dipenuhi pegawai maupun tenaga ahli terlihat lebih sepi dibandingkan hari kerja pada umumnya.
Tidak banyak ASN maupun staf yang berlalu lalang di area gedung parlemen.
Aktivitas Pegawai Berkurang, Koperasi Tutup
Kondisi serupa juga terlihat di area Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.
Salah satu koperasi pegawai yang biasanya melayani penjualan makanan dan minuman bahkan tidak beroperasi selama pemberlakuan WFH.
Area parkir kendaraan roda dua maupun roda empat juga tampak tidak seramai biasanya.
Meski begitu, sejumlah kendaraan masih terlihat terparkir di lokasi tersebut, termasuk mobil berpelat dinas milik anggota DPR RI yang berada di area basement.
Di sisi lain, petugas keamanan di kompleks parlemen tetap berjaga seperti biasa. Tidak ada pengurangan jumlah personel pengamanan meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.
Baca Juga: Daftar Bansos Cair April 2026: PKH, BPNT, hingga PIP Lengkap Cara Cek Penerima di Aplikasi Kemensos
Ruang Rapat Komisi Sepi Aktivitas
Suasana sepi juga terlihat di beberapa ruang rapat komisi di Gedung DPR RI.
Pada hari pertama kebijakan WFH ASN tersebut, tidak tampak adanya agenda rapat yang digelar oleh anggota DPR.
Salah satu petugas keamanan di Gedung Nusantara III menyebutkan sebagian besar pegawai menjalankan WFH sehingga aktivitas di dalam gedung menurun cukup signifikan.
“Sepi bang, sekitar 75 persen yang WFH. Tapi pamdal semua tetap masuk. Cuma pegawai sama tenaga ahli saja yang WFH,” ujar petugas tersebut.
Setjen DPR Benarkan Penerapan WFH
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa kebijakan WFH bagi ASN mulai diberlakukan pada Jumat (10/4/2026).
Namun, ia menyarankan agar rincian teknis pelaksanaan kebijakan tersebut dikonfirmasi kepada Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI.
“Ini saya kasih ke deputi administrasi ya yang bertanggung jawab terhadap WFH,” kata Indra.
Hingga berita ini ditulis, pihak Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmad Budiaji belum memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan April 2026 Naik atau Tidak? Ini Tarif Terbaru Kelas 1, 2, dan 3
Kebijakan WFH ASN Berlaku Setiap Jumat
Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN, yakni setiap hari Jumat, mulai 10 April 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan kerja fleksibel ini merupakan bagian dari langkah efisiensi, terutama terkait penggunaan energi di tengah situasi konflik di Timur Tengah.
“WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga saat mengumumkan kebijakan tersebut.
Ia menambahkan, pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah bukan hal baru karena pernah diterapkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga saat pandemi Covid-19.
Meski demikian, Airlangga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun ASN menjalankan WFH setiap Jumat.
“Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan dan pasar modal tetap berjalan,” katanya.(*)
*Nizaria Kusumastuti, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Mizan Ahsani