Jawa Pos Radar Lawu - Kebijakan relaksasi terukur dalam produksi sumber daya alam (SDA) yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar global, kepentingan nasional, dan keberlanjutan energi.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.
Menurutnya, relaksasi produksi yang dilakukan secara terukur mampu menjaga stabilitas pasokan energi dan mineral sekaligus memastikan penerimaan negara tetap optimal.
Dukungan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Rabu (25/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral harus memperhatikan kepentingan negara sekaligus mempertimbangkan dinamika pasar global.
“Produksi sumber daya mineral harus dinamis dan menyesuaikan momentum harga energi dan mineral di pasar global,” kata Abdul Rahman, Kamis (26/3).
Baca Juga: Pemerintah Kaji Kebijakan WFH Usai Lebaran, Airlangga Sebut Bisa Hemat Energi hingga 20 Persen
Menjaga Stabilitas Pasar Energi Global
Menurut Abdul Rahman, kebijakan relaksasi terukur merupakan instrumen penting dalam mengendalikan produksi komoditas energi dan mineral Indonesia di pasar global.
Kebijakan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri, kepentingan negara, serta keberlanjutan cadangan sumber daya alam.
“Kebijakan ini mengendalikan produksi sumber daya mineral Indonesia secara proporsional dan terukur dengan memperhitungkan target penerimaan pajak, cadangan minimum stok mineral, serta margin profit sektor swasta,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut menjadi respons realistis terhadap kondisi global yang sedang mengalami ketegangan geopolitik, yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.
Penyesuaian Produksi Batu Bara dan Nikel
Sebagai bagian dari strategi pengendalian pasokan, pemerintah pada 2026 menetapkan produksi batu bara sekitar 600 juta ton.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi produksi pada 2025 yang mencapai sekitar 790 juta ton.
Kebijakan serupa juga diterapkan pada komoditas nikel. Pemerintah menyesuaikan produksi nikel pada kisaran 250 hingga 270 juta ton agar sejalan dengan kapasitas industri hilir serta menjaga stabilitas harga di pasar global.
Abdul Rahman menjelaskan bahwa langkah pengendalian produksi tersebut terbukti relevan.
Pada Maret 2026, harga batu bara global sempat berada di kisaran 130 hingga 139 dolar AS per ton di tengah gangguan pasokan energi global.
“Pergerakan harga tersebut menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap kebijakan produksi,” ujarnya.
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah SDA
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.
Saat ini terdapat sedikitnya 18 proyek hilirisasi yang sedang berjalan dengan nilai investasi mencapai sekitar 38,63 miliar dolar AS atau setara Rp618 triliun.
Program hilirisasi tersebut menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri energi dan mineral global.
Menurut Abdul Rahman, kebijakan relaksasi terukur yang dipadukan dengan hilirisasi akan membantu menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya, stabilitas pasar, dan kepentingan jangka panjang negara.
“Kita beri kepercayaan penuh kepada Menteri ESDM untuk menghitung secara objektif turunan kebijakan relaksasi produksi sumber daya alam,” katanya.
Ketahanan Energi Nasional Tetap Terjaga
Sementara itu, peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Ary Bachtiar Krishna Putra, turut mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menurut Ary, pemerintah berhasil memastikan kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama periode mudik dan libur Lebaran 2026.
“Secara pasokan, pemerintah sudah memiliki pengalaman dan sistem yang cukup matang untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga BBM,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa lonjakan konsumsi energi selama Lebaran relatif mudah diprediksi karena berlangsung dalam periode yang terbatas, biasanya sekitar satu minggu selama arus mudik dan arus balik.
Meski demikian, Ary mengingatkan bahwa ketahanan energi Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini masih berada di kisaran 20 hingga 28 hari.
Karena itu, ia menilai rencana pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan energi hingga 90 hari menjadi langkah strategis yang perlu segera direalisasikan.
“Jika cadangan bisa mencapai 90 hari, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih aman untuk menghadapi fluktuasi harga dan gangguan pasokan global,” jelasnya.
Baca Juga: Darurat Energi Filipina, Harga BBM Naik Drastis Warga Jalan Kaki ke Kantor
SDA Harus Dijaga untuk Generasi Mendatang
Abdul Rahman menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhitungkan kepentingan lintas generasi.
Ia mengingatkan bahwa eksploitasi sumber daya tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
“Tidak bijak jika sumber daya yang kita miliki dihabiskan hanya untuk satu generasi demi mengejar keuntungan sesaat,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan relaksasi terukur yang berbasis data menjadi pendekatan adaptif untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas pasar global, serta keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.(*)
*Nizaria Kusumastuti, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Mizan Ahsani