Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta setelah Lebaran.
Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi energi di tengah melonjaknya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fleksibilitas kerja dari rumah menjadi salah satu opsi untuk menekan konsumsi bahan bakar, terutama dari sektor transportasi.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi dari waktu kerja.
Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (19/3/2026).
Skema WFH Satu Hari dalam Seminggu
Menurut Airlangga, skema yang sedang disusun pemerintah memungkinkan pekerja menjalani WFH satu hari dalam lima hari kerja.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN di lingkungan pemerintah pusat, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta.
Pemerintah menilai pengurangan mobilitas pekerja dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional, terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Penghematannya cukup signifikan, sekitar seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” jelas Airlangga.
Kebijakan Masih dalam Tahap Kajian
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa aturan teknis kebijakan WFH masih dalam tahap pematangan.
Pemerintah saat ini masih membahas berbagai aspek pelaksanaan, termasuk waktu penerapan yang tepat.
Ia memastikan kebijakan tersebut baru akan diberlakukan setelah periode Lebaran, namun jadwal pastinya akan diumumkan setelah seluruh kajian selesai.
“Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” kata Airlangga.
Baca Juga: Darurat Energi Filipina, Harga BBM Naik Drastis Warga Jalan Kaki ke Kantor
Respons Presiden dan Potensi Efisiensi Energi
Airlangga juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap rencana tersebut.
Kebijakan kerja fleksibel dinilai dapat membantu pemerintah mengurangi tekanan ekonomi akibat lonjakan harga energi global.
Selain itu, pengurangan mobilitas harian masyarakat melalui sistem WFH berpotensi menekan penggunaan BBM secara signifikan.
Berdasarkan perhitungan awal pemerintah, penerapan kebijakan ini dapat menghemat konsumsi energi hingga sekitar 20 persen, terutama dari sektor transportasi pekerja.
Pemerintah berharap skema kerja fleksibel ini dapat menjadi solusi adaptif untuk menjaga efisiensi energi nasional sekaligus menyesuaikan pola kerja di tengah dinamika ekonomi global.(*)
*Nizaria Kusumastuti, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Mizan Ahsani