Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah memastikan rencana penerapan pembelajaran dalam jaringan (daring) bagi siswa tidak akan dilaksanakan.
Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka seperti biasa di sekolah.
Sebelumnya, skema pembelajaran daring sempat menjadi bahan diskusi pemerintah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah menilai pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Baca Juga: UGM Ambil Kebijakan Kuliah Daring Empat Hari, Usai Demo Memanas di Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka Dinilai Lebih Optimal
Pratikno menjelaskan, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah sepakat bahwa proses pembelajaran siswa harus tetap berjalan secara optimal agar tidak menimbulkan learning loss.
“Pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” ujar Pratikno.
Menurutnya, kegiatan belajar secara langsung di sekolah masih menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kualitas pendidikan dan memastikan siswa memperoleh pengalaman belajar yang maksimal.
Skema Hybrid Sempat Dipertimbangkan
Sebelum keputusan ini diambil, pemerintah sempat mempertimbangkan skema pembelajaran hybrid, yakni kombinasi antara pembelajaran daring dan luring.
Skema tersebut muncul sebagai langkah antisipasi jika terjadi krisis energi yang berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk sektor pendidikan.
Namun setelah dilakukan kajian lebih lanjut, pemerintah memutuskan bahwa proses belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka.
Baca Juga: Asal Usul Rontek Pacitan, Tradisi Sahur yang Sarat Nilai Budaya
Pendidikan Jadi Prioritas Pemerintah
Pratikno juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah program strategis pun menjadi prioritas pemerintah, di antaranya revitalisasi sekolah, program Sekolah Rakyat, serta pengembangan Sekolah Unggul Garuda.
“Kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, maupun Kemendiktisainstek. Ini prioritas, ini utama,” tegas Pratikno.
Dengan keputusan tersebut, kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah diharapkan dapat terus berjalan normal tanpa gangguan, sekaligus menjaga kualitas pendidikan bagi para siswa di Indonesia.(*)
*Nizaria Kusumastuti, Universitas Negeri Surabaya
Editor : Mizan Ahsani