Jawa Pos Radar Lawu – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi perbincangan publik menjelang bulan Ramadan.
Isu yang beredar di masyarakat dan media sosial menyebutkan bahwa program tersebut tetap berjalan selama bulan puasa, sehingga memunculkan beragam reaksi, terutama dari kalangan orang tua, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan.
Kekhawatiran muncul karena sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan pendidikan ibadah puasa bagi anak-anak.
Banyak orang tua yang sejak dini membiasakan anak untuk berpuasa dan menanamkan nilai kedisiplinan beribadah.
Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai pelaksanaan MBG di sekolah pada siang hari saat mayoritas siswa menjalankan puasa.
Sejumlah kritik di media sosial menilai bahwa pemberian makanan di sekolah pada jam belajar selama Ramadan dinilai tidak mendidik jika tidak diatur dengan bijak.
Sekolah dipandang sebagai ruang pendidikan karakter, bukan tempat yang justru memunculkan praktik tidak sehat seperti makan secara sembunyi-sembunyi.
Di tengah polemik tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program MBG tetap disalurkan selama bulan Ramadan, namun dengan penyesuaian sasaran dan mekanisme.
Fokus utama penyaluran tetap diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi secara langsung, seperti ibu hamil dan anak balita.
Untuk peserta didik di wilayah yang mayoritas penduduknya menjalankan ibadah puasa, MBG akan dibagikan dalam bentuk makanan siap saji yang dapat dibawa pulang.
Makanan tersebut dapat dikonsumsi saat waktu berbuka puasa, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah selama jam sekolah.
Sementara itu, bagi siswa di wilayah yang mayoritas penduduknya tidak menjalankan puasa, penyaluran MBG tetap dilakukan seperti biasa tanpa perubahan mekanisme.
Skema ini diterapkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial dan keberagaman praktik keagamaan di masing-masing daerah.
Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang beragam menuntut kebijakan publik yang inklusif dan saling menghormati.
Perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan dikelola dengan kebijakan yang adil dan bijaksana.
Negara hadir untuk melayani seluruh warga, tanpa mengedepankan kepentingan satu kelompok agama tertentu.
Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah berharap Program MBG tetap berjalan efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sekaligus menghormati nilai-nilai keagamaan dan keberagaman yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. (naz)
Editor : Mizan Ahsani