Jawa Pos Radar Lawu - Menjelang Malam Tahun Baru 2026, Fraksi PDIP DPRD Kota Solo menyampaikan sikap tegas kepada pemerintah daerah.
PDIP minta Pemkot Solo tidak menggelar pesta kembang api sebagai bentuk empati terhadap kondisi nasional yang masih dilanda bencana.
Permintaan agar tak gelar pesta kembang api ini dinilai sebagai langkah refleksi dan efisiensi anggaran.
Publik pun bertanya-tanya, ada apa di balik sikap politik PDIP tersebut.
PDIP Kritik Rencana Perayaan Tahun Baru Solo
Fraksi Jelang Malam Tahun Baru 2026, PDIP minta Pemkot Solo tak gelar pesta kembang api, ada apa?, menyampaikan kritik tajam terhadap rencana pesta kembang api yang disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk menyambut malam pergantian tahun.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno, mengatakan bahwa pesta kembang api dan petasan dinilai berlebihan di tengah kondisi bangsa yang masih menghadapi berbagai bencana alam.
PDIP menyarankan bahwa perayaan dapat dilakukan secara lebih sederhana dan bermakna, misalnya dengan menikmati kuliner lokal, hiburan seni, serta diskusi bersama warga tanpa unsur kembang api.
Imbauan ini juga dilandasi oleh kesadaran akan kebutuhan solidaritas terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah.
Rencana Perayaan Pemkot Solo
Sementara itu, Pemkot Solo melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menyiapkan perayaan Solo Car Free Night (CFN) sebagai rangkaian acara menyambut malam tahun baru 2026.
Acara ini dijadwalkan berlangsung di sepanjang Jalan Slamet Riyadi sampai depan Balai Kota dengan berbagai panggung hiburan dan atraksi seni.
Rencana awal dari pemerintah kota juga mencakup penutupan perayaan dengan kembang api di halaman Balai Kota Solo dan Taman Balekambang, meskipun durasinya direncanakan tidak lama, sekitar 12–15 menit.
Alasan PDIP dan Konteks Nasional
Dalam pernyataannya, PDIP menekankan bahwa di tengah banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini, seperti banjir besar di beberapa wilayah Sumatra, perayaan pergantian tahun sebaiknya tidak disertai euforia kembang api sebagai bentuk solidaritas dan empati sosial.
Selain itu, karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD, partai ini mendorong efisiensi dalam perayaan akhir tahun.
Pendekatan serupa juga terlihat di daerah lain, seperti di Jakarta dan Surabaya, yang memilih perayaan tahun baru tanpa pesta kembang api sebagai bentuk refleksi dan empati terhadap kondisi nasional.
Di Jakarta, pemerintah provinsi bahkan memutuskan untuk tidak menggelar kembang api dan fokus pada perayaan sederhana, mengurangi titik acara, serta menekankan empati kepada korban bencana.
Reaksi dan Perdebatan Publik
Akun publik dan masyarakat sipil bereaksi beragam terhadap usulan PDIP ini.
Ada yang mendukung langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana, sekaligus dorongan untuk lebih menghargai refleksi akhir tahun.
Namun di sisi lain, beberapa pihak melihat bahwa pesta kembang api dan hiburan Tahun Baru juga penting bagi pelaku UMKM dan hiburan lokal yang menggeliat ekonomi pada momen tersebut.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika sosial menjelang Malam Tahun Baru 2026 di Solo, antara keinginan merayakan tradisi akhir tahun dan kebutuhan menunjukkan empati serta solidaritas terhadap warga yang terdampak bencana. (ghiska-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid