Jawa Pos Radar Lawu – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok yang dikenal sebagai bupati termuda sepanjang sejarah Kabupaten Bekasi ini juga tercatat memiliki kekayaan fantastis yang mencapai Rp 79,1 miliar.
Mengacu pada informasi di situs resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Minggu (21/12/2025), Ade Kuswara dilantik sebagai Bupati Bekasi pada Februari 2025.
Saat pelantikan berlangsung, usianya tercatat masih 31 tahun 6 bulan.
Usia Ade bahkan lebih muda empat bulan dibanding pendahulunya, Neneng Hasanah Yasin, yang dilantik sebagai Bupati Bekasi pada usia 31 tahun 10 bulan.
Neneng sendiri sebelumnya juga pernah terjerat OTT KPK pada 2018 dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Saat ini, Neneng telah dinyatakan bebas.
Sebelum menduduki jabatan Bupati Bekasi, Ade Kuswara diketahui pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
juga telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK saat awal masa jabatannya sebagai bupati.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses dari situs resmi KPK, Ade tercatat memiliki 31 bidang tanah yang tersebar di wilayah Bekasi, Karawang, dan Cianjur dengan total nilai mencapai Rp 76,5 miliar.
Selain aset tanah, Ade juga memiliki sejumlah kendaraan mewah, di antaranya Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang diperoleh dari hadiah senilai Rp 400 juta, Jeep Wrangler warisan senilai Rp 650 juta, serta Ford Mustang hasil usaha sendiri dengan nilai Rp 1,4 miliar.
Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 43 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp 147,9 juta.
Dalam laporan tersebut, Ade tidak tercatat memiliki utang. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkannya mencapai Rp 79.168.051.653.
Diketahui, KPK menangkap Ade Kuswara pada Kamis (18/12). Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan uang ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar.
Selain Ade, KPK juga menetapkan ayahnya, HM Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa proyek tersebut rencananya baru akan dikerjakan pada tahun depan.
Uang yang diterima disebut sebagai uang muka atau jaminan proyek.
"Jadi setelah dilantik pada akhir tahun lalu, akhir tahun 2024 saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.
Setelah itu karena ini juga belum ada untuk uangnya, maka proyek-proyek nanti yang akan ada di 2026 dan seterusnya dan sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang padahal proyeknya sendiri belum ada," ujar Asep dalam konferensi pers, Sabtu (20/12).
Meski Bupati Bekasi ditetapkan sebagai tersangka, roda pemerintahan Kabupaten Bekasi dipastikan tetap berjalan.
Kementerian Dalam Negeri menunjuk Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
"Ya kan sudah, sekarang sudah keluar radiogram dari Mendagri ke Gubernur, dari Gubernur ke Kabupaten Bekasi.
Dan sekarang jabatan itu dipegang oleh Wakil Bupati, karena aturan undang-undang yang berlaku memang begitu," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilansir detikJabar, Minggu (21/12/2025).
Dedi juga menyampaikan bahwa tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadwalkan akan mengunjungi Kabupaten Bekasi pada Selasa (23/12).
Kunjungan tersebut salah satunya bertujuan membahas RAPBD Kabupaten Bekasi 2026 agar program pembangunan tetap berjalan.
"Ada beberapa aspek administrasi keuangan yang akan segera kami benahi nanti.
Hari Selasa tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ke Bekasi untuk melakukan peninjauan terhadap RAPBD 2026 yang sebelumnya sudah direkomendasikan, namun detailnya akan saya telaah lebih lanjut," ujarnya.(win)
Editor : Riana M.