Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai mengubah pendekatan dalam menangani kemiskinan.
Alih-alih terus mengandalkan skema bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT), lembaga ini menilai bahwa strategi tersebut tidak cukup kuat untuk membangun fondasi ekonomi masyarakat miskin dalam jangka panjang.
Dorongan transformasi ini datang langsung dari , yang menegaskan pentingnya memanfaatkan anggaran besar secara lebih produktif.
Budiman menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin anggaran sebesar Rp540 triliun per tahun hanya berputar dalam program bantuan tanpa hasil yang berkelanjutan.
Menurutnya, dana sebesar itu semestinya menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi warga miskin, bukan semata-mata menjadi aliran dana konsumtif.
"BP Taskin itu enggak dalam rencana itu. Karena Rp 540 triliun tiap tahun harus menjadi mesin bahan bakar bagi self-sufficiency kemandirian ekonomi," ujar Budiman di kantor BP Taskin.
Ia mengibaratkan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bansos seperti “menabur garam di laut”, menghabiskan banyak usaha namun tidak memberikan dampak yang benar-benar terasa.
Karena itu, BP Taskin berfokus membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat miskin memproduksi kebutuhan pokoknya sendiri, termasuk komoditas pangan dan barang kebutuhan harian.
"Membangun ekosistem, berarti nilai setengah tertutup terbuka, agar orang miskin memproduksi komoditas pangan, memproduksi barang dan dasar kebutuhan sehari-hari," katanya.
Dalam mendorong pendekatan baru ini, BP Taskin juga menggagas hadirnya Sekolah Rakyat.
Ini bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi sebuah wadah transformasi cara pandang keluarga miskin terhadap literasi ekonomi, pola kerja, dan kehidupan berdaya.
Sekolah ini diarahkan pada keluarga tanpa penghasilan tetap, sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.
"Ini adalah transformasi besar-besaran, melepaskan mereka dari kekumuhan. Itu sekolah," tegas Budiman.
Selain itu, Budiman menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi untuk program percepatan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan amunisi tambahan yang signifikan untuk memperluas cakupan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut konektivitas program pemerintah menjadi penting agar hasilnya semakin efektif.
"BP Taskin memastikan ada koneksi dengan revitalisasi dengan MBG, ngasih makan tiap hari, harus Bumdes, dan koperasi orang miskin setiap hari," pungkasnya.
Melalui pendekatan baru ini, arah kebijakan pengentasan kemiskinan kini bergerak dari sekadar pemberian bantuan menjadi pembangunan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Fokus ke depan adalah menciptakan masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan sekadar bergantung pada bantuan.
Transformasi ini menjadi langkah besar menuju pengurangan angka kemiskinan secara lebih struktural dan permanen.(rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid