Jawa Pos Radar Lawu - Belakangan ini banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengaku bingung dan cemas karena saldo bantuan sosial (bansos) yang ditunggu-tunggu melalui KKS belum juga masuk.
Kondisi ini semakin menimbulkan kepanikan ketika sebagian warga di lingkungan mereka sudah menerima transfer lebih dahulu.
Ketidakseragaman waktu pencairan membuat sebagian KPM merasa ragu apakah datanya masih aktif atau bermasalah.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa ketidaksamaan waktu cairnya bansos merupakan hal normal karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap.
Setiap data penerima harus melewati proses validasi berlapis di sistem Kemensos sebelum dana benar-benar disalurkan ke rekening.
Selama data belum berstatus “siap salur”, bantuan tidak bisa dipindahbukukan ke KKS masing-masing.
Sejauh ini, beberapa jenis bansos yang masih dalam proses distribusi meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta BLT Kesra senilai Rp900.000.
Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, BSI, serta PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu.
Perbedaan mekanisme penyaluran tiap wilayah juga membuat waktu pencairan antara satu daerah dan lainnya tidak selalu sama.
Untuk mengetahui apakah bantuan sudah siap dicairkan, KPM disarankan segera meminta bantuan pengecekan kepada pendamping sosial PKH atau operator SIKS-NG di desa/kelurahan.
Melalui sistem tersebut, ada beberapa status penting yang menjadi indikator proses pencairan.
Status “SI” menunjukkan bahwa dana sudah dalam tahap final dan akan segera masuk ke rekening.
Sementara “SPM / Berhasil Cek Rekening” menandakan proses masih berlangsung dan menunggu verifikasi sistem.
Jika yang muncul adalah “Gagal Cek Rekening”, itu berarti ada ketidaksesuaian data antara Dukcapil dan pihak bank.
Masalah paling umum yang menyebabkan gagal salur adalah ketidaktocokan informasi pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan data rekening.
Perbedaan kecil seperti salah satu huruf nama atau tanggal lahir yang tidak sinkron dapat menyebabkan proses pencairan tertunda. Agar bantuan dapat segera diproses, KPM dapat melakukan beberapa langkah perbaikan.
Pertama, lakukan pembaruan data Kartu Keluarga (KK) di Dukcapil jika ditemukan ketidaksesuaian.
Kedua, pastikan seluruh informasi penting seperti nama lengkap, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah identik dengan data yang tersimpan di bank penyalur.
Langkah ini sangat penting karena bank hanya dapat memproses penyaluran jika seluruh data cocok.
Bagi penerima yang mendapatkan status “exclude”, artinya nama mereka belum masuk daftar siap salur untuk periode ini.
Solusinya, KPM dapat mengajukan usulan penerimaan bansos melalui pemerintah desa pada tanggal 1–10 setiap bulan agar data dapat kembali diproses Kemensos.
Dengan memahami penyebab keterlambatan serta mengetahui langkah penanganan yang tepat, KPM diharapkan tidak panik dan dapat memastikan bantuan sosial masuk sesuai jadwal.(rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid