Jawa Pos Radar Lawu - Menjelang memasuki November 2025, isu mengenai kelanjutan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menyebar luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik.
Banyak pekerja berharap bahwa pemerintah akan kembali menyalurkan subsidi gaji seperti sebelumnya, terlebih melihat antusiasme besar saat BSU Tahap I dicairkan pada pertengahan tahun 2025.
Saat itu, bantuan senilai Rp600.000 berhasil membantu jutaan pekerja mengimbangi tekanan ekonomi.
Namun, di tengah harapan tersebut, pemerintah akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa kabar mengenai pencairan BSU lanjutan pada November 2025 tidak benar.
Informasi yang beredar di media sosial disebut sebagai hoaks dan tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.
Dalam pernyataannya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan tegas menyampaikan bahwa hingga kini belum ada arahan ataupun kebijakan yang mengatur penyaluran BSU tahap kedua.
Menaker juga meminta masyarakat untuk tidak mudah mempercayai unggahan yang mengatasnamakan pemerintah tanpa verifikasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis rumor yang menyebut BSU Rp600.000 akan kembali masuk pada periode November.
Pemerintah meminta masyarakat tetap berhati-hati terhadap informasi palsu agar tidak terjadi kebingungan maupun penipuan.
BSU Tahap I Sudah Tuntas Disalurkan
BSU 2025 tahap pertama telah diberikan pada rentang Juni hingga Juli 2025. Program ini menjadi salah satu bantuan dengan capaian penyerapan tertinggi pada semester awal 2025.
Bantuan tersebut diberikan selama dua bulan dengan nilai Rp300.000 per bulan, sehingga total diterima pekerja adalah Rp600.000.
Program ini menyasar pekerja formal dan guru honorer yang terdampak fluktuasi ekonomi nasional, khususnya pada sektor berisiko tinggi.
Syarat Penerima BSU Berdasarkan Ketentuan Pemerintah
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pemerintah menetapkan beberapa kriteria penerima BSU 2025, yaitu:
• Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah hingga tanggal 30 April 2025.
• Berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan.
• Tidak sedang menerima bantuan sosial lain, termasuk PKH dan bansos reguler lainnya.
• Tidak berstatus sebagai ASN, TNI, atau Polri.
Kriteria tersebut ditetapkan agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok pekerja yang membutuhkan dukungan tambahan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
Masyarakat Diminta Menggunakan Kanal Resmi
Kemnaker menegaskan bahwa seluruh informasi terkait BSU hanya akan disampaikan melalui situs dan media sosial resmi pemerintah.
Warga juga diminta melakukan pengecekan informasi melalui situs Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan kanal resmi Kemensos untuk menghindari kesalahan informasi.
Dengan adanya klarifikasi ini, dapat dipastikan bahwa BSU tahap kedua tidak akan dicairkan pada November 2025, dan masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.(rafli-mg-uinpo//kid)
Editor : Nur Wachid