Jawa Pos Radar Lawu — Tagar #PrayForAhliGiziIndonesia menjadi salah satu topik paling ramai di media sosial setelah munculnya pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyebut bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) “tidak memerlukan ahli gizi”. Video yang beredar dari rapat konsolidasi SPPG di Kabupaten Bandung itu memicu perdebatan luas dan gelombang reaksi dari berbagai kalangan.
Dalam rekaman yang viral tersebut, Cucun terlihat mengatakan bahwa tugas pengawasan gizi dalam MBG tidak harus dilakukan oleh ahli gizi. Ia juga menyampaikan bahwa tenaga non-ahli, termasuk lulusan SMA, bisa dilatih selama tiga bulan dan diberikan sertifikat untuk terlibat dalam program tersebut.
Pernyataan inilah yang kemudian membuat banyak pihak merasa profesi ahli gizi direndahkan, mengingat tugas mereka membutuhkan pendidikan formal serta kompetensi ilmiah yang tidak bisa dicapai hanya dalam pelatihan singkat. Reaksi publik pun mengalir deras. Para ahli gizi, mahasiswa jurusan gizi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum menyatakan keberatan.
Mereka menilai ucapan tersebut berpotensi menurunkan standar profesionalisme dan membahayakan kualitas MBG jika pengawasan gizi tidak dilakukan oleh tenaga yang benar-benar memahami asupan nutrisi dengan benar. Sejumlah organisasi profesi juga ikut angkat suara, menyampaikan bahwa keilmuan gizi tidak bisa digantikan oleh pelatihan singkat tanpa basis akademik.
Ramainya kritik di media sosial membuat tagar “Pray For Ahli Gizi Indonesia” muncul sebagai bentuk solidaritas. Banyak warganet menggunakan tagar ini untuk menyuarakan dukungan kepada para ahli gizi yang dinilai sedang menghadapi situasi tidak adil. Unggahan dengan tagar tersebut berisi pesan empati, sindiran, hingga seruan agar pemerintah lebih menghargai profesi tenaga kesehatan.
Setelah polemik meluas, Cucun memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud meniadakan peran ahli gizi dalam MBG. Menurutnya, pernyataan itu muncul dalam konteks pembahasan lapangan mengenai keterbatasan jumlah sarjana gizi di berbagai daerah.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada para ahli gizi dan mengaku telah bertemu pihak Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk meluruskan persoalan tersebut. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pandangan resmi terkait polemik ini. BGN menegaskan bahwa tenaga sarjana gizi tetap menjadi prioritas utama dalam struktur SPPG.
Namun, mereka juga mengakui bahwa jumlah lulusan gizi belum mencukupi kebutuhan MBG secara nasional. Karena itu, BGN membuka opsi penggunaan tenaga dari bidang lain seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan, selama memiliki kompetensi dasar yang memadai dan mengikuti pelatihan yang tepat.
Polemik yang melibatkan DPR dan komunitas gizi ini mengungkap bahwa implementasi MBG masih memiliki sejumlah tantangan, terutama terkait penyediaan tenaga profesional di lapangan. Publik berharap pemerintah dan DPR dapat menyempurnakan kebijakan ini agar kualitas program tetap terjaga tanpa mengabaikan kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan.
Tagar #PrayForAhliGiziIndonesia menjadi simbol bahwa masyarakat menginginkan penghargaan yang lebih besar terhadap profesi yang memegang peran penting dalam menjaga kesehatan generasi mendatang. (hamid-mg-uinpo/kid)