Jawa Pos Radar Lawu - Kabar menggembirakan akhirnya datang bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pejabat negara.
Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, sebuah regulasi yang memutakhirkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan memuat delapan program prioritas nasional salah satunya penyesuaian gaji aparatur negara.
Perpres yang mulai berlaku 30 Juni 2025 ini langsung menegaskan bahwa kenaikan gaji ASN menjadi agenda utama pemerintah dalam rangka memperkuat kesejahteraan dan produktivitas aparatur negara.
Besaran Kenaikan Gaji ASN Sesuai Perpres 79/2025
Dalam aturan tersebut, kenaikan gaji ditetapkan berbeda berdasarkan golongan:
- Golongan I & II: naik 8%
- Golongan III: naik 10%
- Golongan IV: naik 12%
Penyesuaian ini berlaku untuk seluruh ASN lintas profesi, termasuk:
- Guru SD hingga SMP
- Dosen perguruan tinggi
- Tenaga kesehatan dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya
- Para penyuluh di berbagai sektor
Tidak hanya bagi ASN sipil, kenaikan gaji juga menyasar anggota TNI/Polri dan pejabat negara.
Mulai Berlaku Oktober, Tapi Dicairkan Lewat Rapel
Meskipun kenaikan gaji secara resmi berlaku per Oktober 2025, pemerintah tidak langsung menyalurkannya pada bulan tersebut. Mekanismenya menggunakan rapel.
Artinya, penambahan gaji yang seharusnya diterima pada Oktober akan dibayarkan sekaligus pada November 2025, lengkap dengan rapel dua bulan: Oktober dan November.
Konfirmasi Pemerintah Rapel Cair pada November 2025
Kabar ini semakin terang setelah pemerintah dan Kementerian Keuangan memberikan penegasan resmi. Melalui unggahan pada 5 November 2025, Kemenkeu menuliskan:
“Resmi! Gaji ASN Naik, Berlaku Oktober 2025 dan Cair Rapel November 2025.”
Dengan begitu, ASN dipastikan menerima:
Gaji reguler bulan November
Ditambah rapel kenaikan gaji Oktober–November
Dalam satu waktu pencairan.
Rapel berlaku bagi seluruh ASN aktif yang telah tercatat valid dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Begini Mekanisme Pencairannya
Proses penyaluran dilakukan melalui tahapan berikut:
1. Verifikasi Data oleh BKN
Status kepegawaian harus valid dan masuk dalam database nasional.
2. Pemrosesan Gaji oleh Instansi Masing-masing
ASN pusat: gaji diproses langsung oleh Kementerian Keuangan.
ASN daerah: pencairan menunggu verifikasi dan pengolahan oleh BPKD masing-masing daerah.
Pemerintah pusat memastikan hak kenaikan gaji wajib tersalurkan selambat-lambatnya akhir November 2025.(hisam-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid