Jawa Pos Radar Lawu - Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru mengungkap masih maraknya praktik pemesanan dan konsumsi telur penyu oleh wisatawan.
Meski status penyu sebagai satwa dilindungi telah lama ditetapkan, kenyataannya praktik perdagangan ilegal telur penyu tetap berlangsung secara terbuka di sejumlah titik wisata, terutama di kawasan pesisir yang padat kunjungan.
Lonjakan Wisata dan Celah Pengawasan
Dalam dua tahun terakhir, Pulau Derawan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Keindahan alam bawah laut, terutama keberadaan penyu hijau dan penyu sisik yang bertelur di pantai-pantai Derawan, menjadi daya tarik utama. Namun, lonjakan ini tidak diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan edukasi konservasi.
Wisatawan dilaporkan dengan mudah dapat memesan telur penyu melalui jaringan informal warga lokal, bahkan beberapa warung makan di sekitar penginapan menawarkan menu tersebut secara sembunyi-sembunyi. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam populasi penyu yang sudah rentan akibat perubahan iklim dan pencemaran laut.
Modus Perdagangan dan Jalur Distribusi
Telur penyu yang dijual di Derawan sebagian besar berasal dari lokasi peneluran di pesisir Maratua dan Kakaban.
Modus yang digunakan cukup beragam, mulai dari pengambilan langsung oleh warga saat penyu bertelur, hingga pembelian dari nelayan yang menemukan sarang penyu saat melaut. Telur-telur tersebut kemudian diselundupkan ke warung makan atau dijual langsung kepada wisatawan yang telah memesan sebelumnya.
Distribusi telur penyu juga tidak hanya terbatas di kawasan wisata. Beberapa laporan menyebutkan bahwa telur-telur tersebut dikirim ke kota-kota besar di Kalimantan Timur melalui jalur laut dan darat, memanfaatkan celah pengawasan di pelabuhan kecil dan dermaga lokal.
Peran Masyarakat Lokal dan Dilema Ekonomi
Sebagian masyarakat lokal mengakui bahwa perdagangan telur penyu menjadi sumber pendapatan tambahan, terutama di musim sepi tangkapan ikan. Meski ada kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut, tekanan ekonomi membuat sebagian warga memilih tetap terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Program edukasi dan konservasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Minimnya insentif ekonomi untuk menjaga lingkungan membuat konservasi belum menjadi prioritas utama bagi sebagian warga.
Upaya Pemerintah dan Tantangan Penegakan Hukum
Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan larangan keras terhadap pengambilan dan perdagangan telur penyu.
Namun, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan personel pengawas, luasnya wilayah pantai, serta minimnya koordinasi antarinstansi membuat pengawasan tidak efektif.
Selain itu, belum adanya sistem pelaporan terpadu dari masyarakat membuat praktik ilegal sulit dideteksi secara dini. Beberapa kasus penangkapan pelaku perdagangan telur penyu memang pernah terjadi, namun belum memberikan efek jera yang signifikan.
Potensi Ekowisata dan Alternatif Ekonomi
Di tengah ancaman terhadap populasi penyu, sejumlah komunitas lokal mulai mengembangkan ekowisata berbasis konservasi. Wisata edukasi penyu, pelepasan tukik, dan pelatihan pengelolaan wisata ramah lingkungan mulai diperkenalkan di beberapa titik di Derawan dan Maratua.
Program ini tidak hanya bertujuan melindungi penyu, tetapi juga memberikan alternatif ekonomi bagi warga lokal. Wisatawan yang tertarik dengan pengalaman konservasi cenderung membayar lebih untuk paket wisata yang berkelanjutan, membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal. (husnul-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid