Jawa Pos Radar Lawu - Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau kerap disapa Gus Ipul, kini berada di bawah tekanan dari sejumlah kader organisasi untuk mundur dari jabatannya.
Tuntutan itu muncul setelah isu pengusulan mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dilekatkan pada pejabatannya sebagai Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU.
Dorongan agar Gus Ipul mundur datang antara lain dari mantan Ketua PBNU Bidang Media, IT & Advokasi, Savic Ali, yang lewat media sosial menyatakan bahwa jika Gus Ipul tetap mendorong usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, maka seharusnya mundur dari PBNU.
“Jika ingin memproses Soeharto sebagai pahlawan, Gus Ipul (Mensos) semestinya mundur dari PBNU, jika tidak ingin ya tinggal mundur dari menteri,” ujar Savic. FAJAR
Sebagaimana diketahui, Gus Ipul sebelumnya menjelaskan bahwa pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dilakukan secara berjenjang, dari tingkat daerah hingga pusat, dan melalui mekanisme di Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos).
Usulan ini dimaksudkan agar Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional yang dilandasi persyaratan administratif melalui peraturan yang berlaku.
Namun pengusulan tersebut memicu kontroversi karena berbagai pihak menyoroti sisi sejarah Soeharto yang kompleks antara jasa pembangunan dan catatan pelanggaran HAM serta otoritarianisme.
Dalam konteks itu, keterlibatan Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU sekaligus Mensos yang secara formal mengacu ke Kemensos memberikan kesan bahwa posisi jabatan keorganisasian dan jabatan pemerintah saling bersinggungan.
Meski aturan internal PBNU menyebutkan bahwa jabatan Sekjen tidak harus mundur meski menjabat sebagai menteri.
Hal itu tidak mencegah munculnya tuntutan moral agar mundur jika terlibat dalam proses yang dianggap politis oleh sebagian kader NU Online
Dengan demikian, desakan agar Gus Ipul mundur muncul karena keterlibatannya dalam pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, yang dinilai kontroversial oleh publik dan sebagian kader PBNU.
Selain itu, posisinya sebagai Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial juga dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara peran keagamaan dan pemerintahan.
Sementara itu, Prabowo Subianto resmi mengumumkan 10 nama tokoh yang diberikan gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.
Berikut nama-nama tokoh yang diberikan gelar pahlawan:
- Abdurahman Wahid (Jawa Timur)
- Jenderal Besar TNI Soeharto (Jawa Tengah)
- Marsinah (Jawa Timur)
- Mochtar Kusumaatmaja (Jawa Barat)
- Hajjah Rahma El Yunusiyyah (Sumatra Barat)
- Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Jawa Tengah)
- Sultan Muhammad Salahuddin (NTB)
- Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur)
- Tuan Rondahaim Saragih Garingging (Sumatra Utara)
- Zainal Abidin Syah (Maluku Utara).
(*)
Editor : Riana M.