Jawa Pos Radar Lawu - Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah kembali menggulirkan berbagai bantuan sosial (bansos) reguler dan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program yang mencakup PKH tahap 4, BPNT, dan BLT Kesra ini mulai disalurkan secara bertahap melalui bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BSI, dan BNI.
Fenomena menarik terjadi di sejumlah daerah, di mana bansos ganda terpantau cair hampir bersamaan ke dalam satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bagi sebagian keluarga penerima manfaat (KPM), momen ini menjadi kejutan manis di penghujung tahun, terutama bagi yang sebelumnya belum menerima bantuan di tahap sebelumnya.
PKH dan BPNT Tahap 4
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap keempat mencakup periode Oktober hingga Desember 2025.
Walau merupakan program reguler, penyaluran tahap akhir tahun ini memberikan dampak signifikan karena bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga jelang akhir tahun.
Beberapa penerima KKS baru berwarna Merah Putih hasil migrasi penyaluran dari PT Pos Indonesia ke bank Himbara mengalami saldo tambahan yang cukup besar.
Banyak laporan menyebutkan saldo bantuan menumpuk hingga Rp5 juta lebih, hasil akumulasi dari PKH tahap 2 dan 3 yang tertunda, ditambah BLT Kesra Rp900.000 untuk tiga bulan alokasi sekaligus.
BLT Kesra Rp900.000 dan Bantuan Pangan Tambahan
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyalurkan BLT Kesra sebesar Rp900.000 kepada masyarakat dalam Desil 1 hingga Desil 4, yakni kelompok kesejahteraan terendah.
Bagi penerima yang sudah memiliki KKS aktif, pencairan dilakukan langsung melalui rekening bank Himbara.
Sementara bagi yang belum memiliki KKS, PT Pos Indonesia ditugaskan menyalurkan bantuan secara tunai mulai akhir November hingga Desember 2025.
Tidak hanya itu, penerima BPNT juga akan menerima tambahan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 4 liter.
Langkah ini diambil untuk menekan beban biaya kebutuhan pokok rumah tangga di tengah fluktuasi harga pangan.
Bansos Kini Fokus pada Pemberdayaan dan Graduasi Mandiri
Pemerintah menegaskan bahwa bansos bersifat sementara dan berbasis kebutuhan, bukan pendapatan tetap.
Dalam petunjuk teknis terbaru, kepesertaan PKH dibatasi maksimal lima tahun untuk warga usia produktif.
Setelahnya, penerima diharapkan beralih ke program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), program pemberdayaan ekonomi dengan bantuan modal usaha hingga Rp5 juta bagi KPM yang siap mandiri.
Selain itu, pemerintah mendorong Graduasi Mandiri, yaitu proses pengunduran diri sukarela dari penerima bantuan bagi keluarga yang ekonominya sudah membaik. Mekanisme ini bisa diajukan melalui pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing.
Menuju Sistem Bantuan Sosial yang Lebih Terpadu
Dengan penerapan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan penyaluran digital yang semakin efisien, pemerintah berupaya menjadikan bansos bukan sekadar bantuan tunai sementara, melainkan instrumen pemberdayaan berkelanjutan.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan setiap rupiah bantuan yang disalurkan tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia.(rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid