Jawa Pos Radar Lawu - Sidang paripurna yang membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo akhirnya dinyatakan gagal pada Jumat (31/10/2025).
Dalam keputusan tersebut, DPRD Pati menolak mosi yang diajukan sejumlah fraksi untuk memberhentikan Sudewo dari jabatannya.
Keputusan itu sontak menuai reaksi publik yang mempertanyakan alasan pemakzulan ditolak padahal gelombang demo sempat melanda.
Isu politik lokal ini kini viral dan membuat masyarakat penasaran mengapa kebijakan DPRD berpihak pada Bupati Pati Sudewo.
Proses Sidang dan Hasil Keputusan
Pada rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten Pati, dari 49 anggota yang hadir, 36 anggota menolak usulan pemakzulan, sedangkan 13 anggota menyatakan setuju agar Bupati Sudewo dicopot dari jabatan.
Hanya satu fraksi secara penuh (fraksi PDI Perjuangan) yang mendukung langkah memberhentikan Sudewo, sementara fraksi-fraksi lain memilih opsi memberi rekomendasi perbaikan kinerja.
Ketua DPRD, Ali Badrudin, menyatakan bahwa hasil sidang menetapkan agar Bupati Sudewo diberikan “rekomendasi atau catatan perbaikan kinerja” ke depan dan bukan pemberhentian.
Alasan DPRD Tolak Pemakzulan
DPRD menolak pemakzulan dengan pertimbangan sejumlah fraksi bahwa meskipun ada kritik dan protes terhadap kebijakan Bupati Sudewo, belum terbukti secara kolektif adanya pelanggaran berat yang layak untuk pemakzulan.
Selain itu, fraksi-fraksi yang menolak menghendaki agar pemerintahan daerah fokus pada perbaikan tata kelola dan kebijakan, bukan konflik politik yang memecah belah.
Konteks Protes Publik dan Kebijakan yang Dipersoalkan
Baca Juga: Oknum Polisi di Jambi Jadi Tersangka Pembunuhan Dosen di Bungo
Publik sebelumnya memprotes kebijakan Bupati Sudewo, antara lain kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) yang dianggap memberatkan masyarakat.
Aksi massa juga sempat berlangsung dengan tuntutan agar Sudewo mundur atau dievaluasi secara menyeluruh.
Meski demikian, DPRD memilih jalur rekomendasi daripada pemakzulan.
Reaksi Bupati dan Pernyataan Publik
Setelah lolos dari pemakzulan, Bupati Sudewo menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendukungnya dan mengimbau agar tidak ada euforia berlebihan.
Ia menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
Ia juga meminta masyarakat Pati untuk bersatu dan bergandeng tangan membangun daerah, tanpa terjebak pada konflik politik semata.
Implikasi dan Tantangan ke Depan
Keputusan DPRD yang memilih rekomendasi perbaikan alih-alih pemakzulan menunjukkan bahwa politik lokal di Pati memasuki fase baru: proses pengawasan dan evaluasi kinerja melekat lebih kuat daripada langkah drastis pemberhentian.
Bagi Bupati Sudewo, tantangan utama kini adalah merealisasikan janji perbaikan dan mengembalikan kepercayaan publik untuk menghindari kembali gejolak sosial ataupun kritik media.
Bagi masyarakat dan pengamat politik, momen ini menjadi pengingat bahwa tekanan publik saja tidak cukup dukungan legislasi dan bukti pelanggaran yang jelas tetap diperlukan dalam proses pemakzulan. (ghiska-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid