Jawa Pos Radar Lawu - Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat tahun 2025 kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) menanyakan kapan dana tersebut cair di rekening mereka. Faktanya, hingga saat ini pencairan belum merata di seluruh Indonesia.
Sejumlah laporan menunjukkan bahwa sebagian KPM di wilayah Aceh, terutama pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sebagian pengguna Bank Mandiri, telah menerima dana bansos PKH tahap 4.
Namun, untuk BPNT masih dalam proses pencairan dan belum sepenuhnya diterima oleh seluruh penerima. Dari hasil pemantauan, hanya sebagian kecil yang sudah memperoleh bantuan penuh untuk periode Oktober–Desember 2025.
Sementara itu, di luar wilayah Aceh terutama penerima yang menggunakan Bank Mandiri, BRI, dan BNI belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pencairan dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Bahkan, aplikasi SIKS-NG masih belum menampilkan informasi penyaluran untuk periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan proses validasi dan penyesuaian sistem data penerima bantuan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikontrol oleh BPS melalui DTESN.
Selain itu, pada tanggal 28 Oktober 2025 ini, pemerintah menetapkan hari terakhir proses verifikasi kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra) senilai Rp900 ribu untuk periode tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2025.
Hingga kini, program tersebut masih berada dalam tahap pengecekan dan validasi data sehingga belum ada penyaluran dana, baik melalui Kantor Pos maupun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Adapun untuk bansos PKH dan BPNT tahap empat, pencairan baru terpantau di Provinsi Aceh melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank penyalur utama.
Wilayah lain di Indonesia masih menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai jadwal resmi pencairan.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi tidak resmi yang beredar di media sosial.
Sebaiknya, penerima manfaat memantau perkembangan melalui pendamping sosial atau kanal informasi resmi Kemensos.
Dengan langkah ini, masyarakat dapat menghindari kesalahpahaman, kepanikan, serta memastikan penyaluran bantuan berlangsung transparan, tertib, dan tepat sasaran.(rafli-mg-uinpo/kid)
Editor : Nur Wachid