Jawa Pos Radar Lawu - Penantian panjang ribuan tenaga honorer di Kota Jayapura berakhir dengan kekecewaan pahit.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh rangkaian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 Tahun 2024.
Keputusan mengejutkan ini diumumkan melalui Surat Pengumuman Nomor: 800.1.2.1/1702 tertanggal 2 September 2025.
Penghentian ini langsung berdampak pada 2.575 peserta yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos di tahap seleksi administrasi dan tinggal menunggu jadwal seleksi kompetensi.
Seleksi yang sedianya dilaksanakan antara April hingga Mei 2024 kini hanya menjadi harapan yang sirna, meninggalkan ribuan peserta dalam ketidakpastian status kepegawaian selama berbulan-bulan.
Alasan Utama Terjepit Defisit Anggaran
Alasan utama di balik penghentian mendadak ini adalah masalah defisit anggaran yang serius. Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura tidak memiliki alokasi belanja pegawai yang cukup untuk menuntaskan seleksi hingga proses pelantikan.
Jika seleksi ini dipaksakan berlanjut, belanja pegawai daerah Kota Jayapura dipastikan akan melampaui batas 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kritik Keras Kegagalan Perencanaan Pemkot
Keputusan ini langsung memicu gelombang kritik, salah satunya datang dari Liga Mahasiswa Islam Indonesia (LMII) Cabang Jayapura.
LMII menilai penghentian ini sebagai cerminan kegagalan perencanaan strategis Pemkot yang telah mengorbankan hak dan masa depan ribuan peserta.
Mereka berpandangan bahwa keputusan tersebut tidak hanya merugikan peserta secara imateriil, tetapi juga melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kepastian Baru Datang 1-2 Tahun Lagi?
Berdasarkan perkiraan kondisi keuangan, Pemkot Jayapura baru dapat melanjutkan proses pengangkatan PPPK ini setelah kondisi finansial daerah membaik, yang diperkirakan memakan waktu satu hingga dua tahun ke depan.
Artinya, ribuan honorer yang sudah lama menanti status ASN harus kembali bersabar dalam ketidakpastian, menunggu lampu hijau finansial Pemkot Jayapura.
Keputusan ini memperpanjang saga penantian panjang bagi mereka yang telah berdedikasi melayani publik.(hisam-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid