Jawa Pos Radar Lawu - Istana kembalikan akses Diana Valencia setelah sebelumnya dicabut gegara pertanyaannya soal MBG dalam sesi konferensi pers Presiden Prabowo.
Kasus ini membuat nama wartawan CNN Diana Valencia viral dan menuai sorotan publik, terutama terkait isu kebebasan pers.
Keputusan pencabutan akses liputan dianggap mencederai independensi media dan memicu kritik dari berbagai pihak.
Kini, setelah adanya klarifikasi, istana resmi mengembalikan akses tersebut disertai janji menjaga transparansi dan menghormati peran jurnalis.
Kronologi Peristiwa
Pada Sabtu malam, 27 September 2025, Diana Valencia mencabut perhatian publik saat ia mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo mengenai insiden keracunan massal yang dialami ribuan siswa setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak lama setelah pertanyaan tersebut, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mendatangi kantor CNN Indonesia dan mengambil kartu ID liputan khusus istana milik Diana.
Tindakan ini menuai kritik keras dari Dewan Pers dan berbagai organisasi wartawan yang menyoroti bahwa pencabutan akses liputan istana adalah bentuk penghalangan terhadap pers.
Pada Senin, 29 September 2025, setelah proses audiensi antara pihak istana, CNN Indonesia, dan Dewan Pers, BPMI secara resmi mengembalikan kartu liputan istana kepada Diana Valencia.
Dalam pertemuan tersebut, pihak istana menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa tindakan pencabutan kartu liputan istana bukan bagian dari pencabutan ID profesional wartawan, melainkan suatu kesalahan dalam kebijakan internal yang akan diperbaiki.
Reaksi & Dampak
CNN Indonesia melalui Pemred Titin Rosmasari menyambut baik pengembalian kartu tersebut, menyebut bahwa peristiwa ini menjadi jawaban atas kekhawatiran banyak pihak bahwa Diana bisa kembali melanjutkan tugasnya dengan akses istana seperti sebelumnya.
Dewan Pers dan berbagai lembaga pers mendesak agar pencabutan akses media semacam ini tidak menjadi preseden untuk pembatasan kebebasan pers.
Mereka menekankan bahwa pers harus bebas melakukan tugasnya tanpa takut diganggu oleh kebijakan sewenang-wenang.
Pihak istana, melalui Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, menyatakan bahwa pencabutan itu adalah ID khusus liputan istana, bukan ID profesional wartawan.
Dia juga berjanji agar kejadian seperti ini tidak terulang dan menjunjung prinsip transparansi.
Kompleksitas yang muncul juga berkaitan dengan program MBG itu sendiri: sejak diluncurkan Januari 2025, ribuan siswa dilaporkan sakit setelah mengonsumsi makanan gratis dari program tersebut.
Pertanyaan Diana dianggap relevan oleh banyak pihak karena berkaitan langsung dengan isu publik.
Janji & Pelajaran untuk Ke Depan
Istana menyatakan akan memperbaiki prosedur internal agar tindakan serupa tidak terulang dan menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
Biro Pers Istana juga menyatakan penyesalan atas penarikan kartu liputan istana, dengan harapan agar hubungan antara media dan istana tetap bersifat konstruktif dan tidak diwarnai ketidakpastian.
Dari pihak pers, pengalaman ini dianggap sebagai pengingat bahwa jurnalis bekerja dengan risiko, tetapi mereka juga memiliki hak untuk mengawal kebijakan publik dan menuntut transparansi.
Publik diharapkan lebih waspada terhadap upaya pembatasan terhadap media dan mendukung mekanisme yang menjamin kebebasan pers dalam kerangka hukum dan etika jurnalistik. (ghiska-mg-pnm/kid)
Editor : Nur Wachid