Jawa Pos Radar Lawu — Presiden Prabowo Subianto angkat Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Budi Gunawan.
Penunjukan ini mendapat sorotan dari berbagai pengamat politik yang menilai bahwa faktor senioritas militer dan kedekatan personal menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut.
Djamari Chaniago adalah pensiunan jenderal yang memiliki reputasi panjang di lembaga pertahanan dan keamanan.
Pakar dari Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS) seperti Edna Caroline mengatakan bahwa dalam tradisi militer, senioritas menjadi aspek penting bagi pejabat tinggi, dan Djamari dianggap memenuhi kriteria tersebut.
Namun tidak hanya senioritas, hubungan personal juga disebut-sebut sebagai faktor Penguat.
Beberapa pihak mencermati bahwa banyak tokoh militer senior pada era Orde Baru hingga pasca reformasi masih memiliki jejaring yang cukup kuat, dan nama-nama seperti Djamari kerap muncul dalam diskusi karena otoritas moral dan pengalaman yang dimilikinya.
Penunjukan ini datang di tengah gejolak politik dan tuntutan publik terhadap keamanan dan stabilitas politik setelah sejumlah demo besar.
Banyak pihak menduga bahwa dengan mengangkat sosok militer senior yang berpengalaman, Prabowo ingin menunjukkan ketegasan dan kredibilitas di bidang keamanan dan politik yang selama ini menjadi sorotan.
Meski begitu, ada pula kritik bahwa pertimbangan senioritas dan kedekatan personal bisa mengesampingkan aspek meritokrasi.
Sehingga kebutuhan pembaruan di institusi politik-keamanan, terutama di tengah tuntutan masyarakat agar pejabat publik memiliki rekam jejak yang jelas dan akuntabel.
Di luar itu, penunjukan Djamari juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas politik menjelang tahun-tahun penting pemerintahan Prabowo.
Dengan tantangan keamanan di berbagai sektor mulai dari pengamanan pemilu, penanganan konflik daerah, hingga isu keamanan siber Djamari diharapkan mampu menunjukkan kepemimpinan yang solid dan profesional agar koordinasi antarinstansi berjalan efektif tanpa menimbulkan gesekan politik yang tidak perlu. (Ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid