Jawa Pos Radar Lawu - Isu kepemilikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh anggota DPR kembali mengemuka.
Berbagai laporan menyebut bahwa sejumlah anggota DPRD di Kuningan memiliki dapur MBG.
Namun, data lengkap mengenai siapa saja yang terlibat masih samar dan belum dikonfirmasi secara resmi.
Apa Itu Dapur MBG dan Mengapa Jadi Sorotan
Program MBG yang didukung oleh Badan Gizi Nasional telah memasang ribuan dapur di berbagai daerah di Indonesia jumlahnya saat ini mencapai lebih dari 6.096 unit.
Tujuannya adalah menyediakan makanan bergizi untuk mendukung kesehatan anak sekolah dan masyarakat yang membutuhkannya.
Namun, muncul pertanyaan etis ketika dapur-dapur tersebut ada yang dimiliki oleh anggota dewan.
Kritik muncul terkait potensi konflik kepentingan apabila anggota legislatif ikut dalam pemilikannya.
Daftar Anggota Dewan yang Diduga Memiliki Dapur MBG
Berikut data yang berhasil dikumpulkan sejauh ini:
H. Eman Suherman Kuningan, Jawa Barat Gerindra Anggota DPRD yang diindikasikan memiliki dapur MBG; mengaku tidak mengelola langsung, hanya sebagai investor.
Beberapa anggota DPRD Kuningan (jumlah disebut sekitar 20 orang dalam laporan publik) Kuningan N/A Jumlah ini adalah informasi tidak terverifikasi; Ketua DPRD mengaku tidak memiliki daftar lengkap.
Catatan penting: Hingga kini, belum ada daftar lengkap resmi yang menyebut nama-nama semua anggota dewan yang memiliki dapur MBG.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sendiri menyatakan belum mengetahui secara pasti siapa saja dan berapa banyak jumlahnya.
Pernyataan dan Klarifikasi dari Dewan
Politisi Gerindra, H. Eman Suherman, mengakui bahwa beberapa anggota dewan punya dapur MBG, tapi menegaskan bahwa kepemilikan ini sebagai investor saja tidak mengelola dapur dan tidak terlibat langsung dalam operasional harian.
Ketua DPRD Kuningan, Nurul Rachdy SE, juga menyebut mendengar isu serupa, tetapi dia tidak tahu persis siapa dan berapa banyak jumlah anggota dewan yang punya.
Anggota dewan dari partai lain, seperti PKS (contoh: Yaya di DPRD Kuningan), juga menegaskan bahwa angka-angka yang menyebut “puluhan anggota dewan” terlibat harus diuji kebenarannya karena data belum konkret.
Potensi Konflik Kepentingan & Dampak Kinerja
Kritik terhadap keterlibatan anggota dewan ini bukan hanya soal siapa yang punya, tetapi soal bagaimana dampaknya terhadap tugas pengawasan legislatif.
Bila seorang legislator juga pemilik dapur penyedia MBG, ada kemungkinan sulit bagi mereka untuk mengawasi pelaksanaan program secara objektif.
Terdapat kekhawatiran bahwa kepentingan pribadi akan bercampur dengan kepentingan publik.
Selain itu, publik mempertanyakan transparansi pemilihan mitra MBG, mekanisme pengawasan, dan standar kualitas dapur-dapur tersebut.
Beberapa laporan melaporkan bahwa makanan yang disajikan kadang basi atau kurang higienis.
Kesimpulan
• Sudah terdapat indikasi bahwa beberapa anggota dewan memang memiliki dapur MBG, termasuk di daerah Kuningan.
• Namun, belum ada informasi resmi yang menyebut nama-nama semua anggota yang terlibat, jumlah pastinya, maupun lokasi dapur mereka.
• Dewan dan publik menuntut transparansi yang lebih tinggi agar tidak muncul konflik kepentingan dan agar program MBG tetap kredibel dan adil. (Ones-mg-PNM/kid)
Editor : Nur Wachid