JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen oleh penyidik Polda Metro Jaya pasca demo 1 September pada Senin malam (1/9/2025) memantik kecaman dari sejumlah organisasi HAM.
Delpedro dijemput secara paksa sekitar pukul 22.45 WIB di kantor Lokataru, Jakarta, tanpa surat penangkapan resmi maupun penjelasan hukum tertulis.
Menurut keterangan resmi Lokataru Foundation di akun Instagram mereka, Delpedro dibawa oleh aparat kepolisian menggunakan mobil Ertiga putih, langsung menuju Polda Metro Jaya tanpa menunjukkan dasar hukum tindakan tersebut.
“Penangkapan sewenang-wenang adalah ancaman terhadap kebebasan sipil. Kriminalisasi pembela HAM melemahkan demokrasi,” tulis pernyataan Lokataru yang dikutip Selasa (2/9/2025).
Lokataru Kecam Penangkapan Tanpa Prosedur Hukum
Organisasi yang dikenal aktif dalam advokasi hukum dan HAM ini menilai langkah aparat sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia.
Mereka mendesak kepolisian segera membebaskan Delpedro tanpa syarat, serta menghentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan pelemahan demokrasi terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya.
Pihak Lokataru menekankan bahwa tindakan semena-mena ini menjadi preseden buruk dalam penegakan demokrasi.
Terlebih dilakukan terhadap sosok yang selama ini dikenal kritis terhadap praktik ketidakadilan hukum.
Profil Delpedro Marhaen: Aktivis HAM Berpengalaman Sejak Mahasiswa
Delpedro Marhaen bukan sosok baru dalam dunia advokasi hukum dan HAM di Indonesia.
Lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanagara, ia juga menyandang dua gelar magister di bidang hukum dan politik kewarganegaraan dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.
Sebelum menjadi Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro telah menempati sejumlah posisi penting di berbagai organisasi, antara lain:
Researcher di Lokataru Law and Human Rights Office (2023–2024)
Bendahara & Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) di Haris Azhar Law Office (2023)
Program Assistant di KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) pada 2022–2023
Koresponden di BandungBergerak.id (2021–2024)
Asisten Peneliti di Hakasasi.id dan Lokataru Foundation sejak 2019
Sepak terjangnya menunjukkan konsistensi dalam membela hak-hak warga sipil dan memperjuangkan keadilan hukum.
Menjadikan dirinya salah satu tokoh muda yang vokal dalam isu hak asasi manusia.
Kronologi Penangkapan: Malam Mencekam di Kantor Lokataru
Menurut narasi resmi dari Lokataru Foundation, penangkapan Delpedro terjadi pada Senin malam pukul 22.45 WIB, di kantor organisasi tersebut.
Petugas datang secara mendadak, tanpa menunjukkan surat tugas atau memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penangkapan.
Delpedro langsung digiring menuju Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat, dan tidak ada pendamping hukum yang diizinkan mendampingi saat proses awal penjemputan.
Lokataru menegaskan bahwa penangkapan itu melanggar prinsip due process of law, serta menabrak nilai-nilai perlindungan HAM yang telah diatur dalam konstitusi dan hukum internasional.
Seruan Solidaritas dari Komunitas HAM
Pasca penangkapan, berbagai organisasi HAM, mahasiswa, dan tokoh masyarakat mulai menyuarakan solidaritas untuk pembebasan Delpedro.
Mereka menuntut transparansi atas dasar hukum penangkapan, serta meminta Komnas HAM dan Ombudsman untuk turun tangan memantau proses hukum yang berlangsung.
Kasus ini juga menambah daftar kekhawatiran atas menyusutnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia, terlebih dalam konteks meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis dan pegiat masyarakat sipil. (kid)
Editor : Nur Wachid