PONOROGO, Jawa Pos Radar Lawu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengeluarkan kebijakan khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) menjelang potensi kericuhan demo 1 September yang terjadi di sejumlah daerah.
Para ASN diminta tidak mengenakan seragam dinas dan tidak menggunakan kendaraan pelat merah selama jam kerja.
Kebijakan ini disampaikan melalui instruksi internal pimpinan yang ditujukan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Dalam edaran tersebut, disebutkan langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan keselamatan pegawai di tengah meningkatnya eskalasi sosial dan politik nasional.
Aturan Berlaku Mulai 1 September
Tiga poin utama yang menjadi perhatian dalam instruksi tersebut:
1. ASN wajib menggunakan pakaian bebas rapi (kasual) saat bekerja di kantor.
2. Dilarang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah untuk keperluan apapun.
3. Kepala OPD diminta segera menyampaikan kebijakan ini ke seluruh pegawai di unit kerja masing-masing.
"Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pegawai, seluruh ASN diminta mengikuti arahan ini hingga situasi kembali kondusif," tulis isi pengumuman yang tersebar Minggu (31/8/2025).
Langkah Pencegahan Potensi Kericuhan
Langkah Pemkab Ponorogo ini menyusul kebijakan serupa di sejumlah institusi pendidikan dan pemerintahan.
Termasuk pembelajaran daring untuk siswa SMA/SMK se-Ponorogo, serta kuliah online oleh UGM dan kampus lain di Yogyakarta.
Aksi demonstrasi yang semula berlangsung damai di beberapa daerah, termasuk Yogyakarta, mulai memanas sejak akhir Agustus.
Gelombang massa yang didominasi pelajar dan mahasiswa menuntut isu sosial-politik nasional justru berkembang menjadi bentrokan dengan aparat.
Bahkan menelan korban jiwa seperti dalam kasus meninggalnya mahasiswa Amikom, Rheza Sendy Pratama.
Pemkab Minta Seluruh ASN Waspada dan Tertib
Dengan mengenakan pakaian non-dinas dan tidak menggunakan mobil pelat merah, diharapkan ASN dapat terhindar dari potensi konflik di lapangan jika terjadi aksi massa di ruang publik atau kawasan perkantoran.
Kepala OPD juga diminta ikut memantau situasi di lingkungan kerja mereka.
Pemkab juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi tidak jelas yang beredar di media sosial. (kid)
Editor : Nur Wachid