Jawa Pos Radar Lawu – Polemik alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencuat.
Pemerintah menetapkan dana jumbo sebesar Rp 335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Namun, anggaran tersebut ternyata diambil dari separuh porsi dana pendidikan.
Menurut catatan resmi, APBN 2026 mengalokasikan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan.
Dari jumlah itu, Rp 335 triliun dipotong untuk MBG, sehingga dana pendidikan yang tersisa hanya Rp 440,8 triliun.
Angka ini bahkan lebih rendah dari realisasi anggaran pendidikan 2022 (Rp 480,3 triliun), serta lebih kecil dari tahun 2023 (Rp 513,4 triliun) dan 2025 (Rp 690,1 triliun).
Ekonom CSIS, Riandy Laksono, menilai kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya disiplin fiskal.
“Anggaran negara masih membengkak demi janji politik. MBG saja naik dua kali lipat pada 2026. Subsidi energi pun tetap besar,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (18/8).
Ia menambahkan, defisit APBN 2026 ditargetkan tetap 2,5 persen, namun angka tersebut dinilai hanya “ilusi” karena penerimaan negara didesain tidak realistis dengan proyeksi tumbuh 13 persen.
“Teknokratisme dan disiplin fiskal makin melemah. Target penerimaan justru dibuat terlalu tinggi,” tegasnya.
Berdasarkan data, sumber dana MBG diambil dari anggaran Kementerian/Lembaga Rp 268 triliun dan dana cadangan Rp 67 triliun.
Kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena alokasi pendidikan menjadi terpangkas drastis, justru di saat kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia semakin mendesak. (fin)
Editor : AA Arsyadani