Jawa Pos Radar Lawu – Pemerintah pusat tengah mempersiapkan terobosan baru di bidang pendidikan vokasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, merancang skema pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan masa studi empat tahun, sebagai langkah strategis untuk membekali siswa dengan keterampilan yang lebih matang sebelum terjun ke dunia kerja.
"Ke depannya akan ada model SMK empat tahun, di mana satu tahun terakhir dimanfaatkan khusus untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja," ungkap Abdul Mu’ti usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, di Mataram, Senin (14/7/2025).
Dalam konsep yang dikembangkan, tahun tambahan di SMK tersebut akan difokuskan pada praktik kerja lapangan, pelatihan industri, dan pendampingan karier.
Hal ini ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran lulusan SMK serta menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia usaha.
Selain itu, Kemendikdasmen juga akan memperkuat kemitraan SMK dengan sektor industri dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Kolaborasi ini memungkinkan siswa untuk melakukan praktik langsung di BLK dan memperoleh sertifikasi keahlian, di samping ijazah SMK yang mereka terima.
"Harapannya, siswa tidak hanya lulus dengan ijazah, tapi juga sudah punya sertifikat keterampilan sesuai bidangnya dan siap kerja," tambahnya.
Abdul Mu’ti juga menyebut bahwa kementerian akan mengembangkan program pengabdian masyarakat berbasis keahlian (PKPM), sebagai bagian dari proses pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Tak hanya menyasar siswa aktif, Kemendikdasmen juga membuka kesempatan bagi mereka yang sempat putus sekolah untuk kembali menempuh pendidikan di SMK.
Program ini akan dimulai dengan kuota 1.000 peserta dan berpotensi diperluas di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut positif gagasan tersebut.
Ia menilai, pengembangan SMK vokasi yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pasar akan berdampak besar pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.
"Pak Menteri sangat mendukung pembentukan sekolah vokasi yang link and match, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga swasta. Ini menjadi harapan besar bagi pembangunan SDM di NTB," ujar Iqbal.
Dengan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi pendidikan vokasi diharapkan mampu mencetak lulusan yang terampil, produktif, dan siap menghadapi tantangan pasar kerja secara langsung.
(*/naz)
Penulis: Nazala Syifa Julieta/Politeknik Negeri Madiun