Jawa Pos Radar Lawu – Penunjukan Ade Armando sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power memantik reaksi publik.
Sosok yang dikenal sebagai akademisi sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini bukan nama baru dalam pusaran kontroversi nasional.
Ia resmi menjabat komisaris anak perusahaan strategis BUMN kelistrikan itu usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Nusantara Power pekan ini.
Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Ade Armando saat dikonfirmasi media, Jumat (4/7/2025).
“Benar. Kamis kemarin serah terima jabatan,” kata Ade kepada wartawan.
Namun publik tak hanya menyoroti jabatan barunya, melainkan juga rekam jejaknya yang kerap mengundang polemik.
Beberapa kasus bahkan menyeretnya ke proses hukum dan sempat memicu gelombang protes.
Sorotan: Dari Kasus Penistaan hingga Kritik Politik Dinasti
Ade Armando sempat menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama pada 2017 karena unggahannya tentang cara membaca ayat Al-Qur’an.
Meski akhirnya dihentikan lewat SP3, kasus tersebut membekas dalam ingatan publik.
Tahun 2022, Ade juga mengalami insiden pengeroyokan brutal saat hadir dalam demonstrasi mahasiswa yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Saat itu, ia dipukuli dan sempat ditelanjangi di tengah kerumunan massa sebelum dievakuasi oleh aparat keamanan.
Kontroversi paling anyar terjadi saat Ade mengkritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI dan UGM yang menolak politik dinasti.
Ia menuding bahwa praktik politik dinasti sesungguhnya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menyebut jabatan Gubernur DIY tidak dipilih secara demokratis.
Pernyataan itu memantik kemarahan banyak pihak, terutama dari masyarakat Yogyakarta.
Apa Alasan Penunjukannya?
Meski lekat dengan kontroversi, Ade Armando dinilai memiliki kompetensi dan jejaring yang mumpuni di bidang komunikasi publik dan kebijakan.
Selain akademisi Universitas Indonesia, ia juga dikenal sebagai pegiat media sosial yang proaktif menyuarakan dukungan terhadap Presiden Jokowi.
Kehadirannya di PSI sejak 2023 memperkuat posisinya di panggung politik nasional.
Penunjukan Ade sebagai komisaris PLN Nusantara Power dinilai sebagai langkah politis sekaligus bagian dari upaya menguatkan kontrol koalisi di sektor BUMN.
PLN NP sendiri merupakan anak usaha PT PLN (Persero) yang mengelola pembangkit-pembangkit strategis.
Sehingga posisi komisaris memiliki peran penting dalam pengawasan dan arah strategis perusahaan.
Baca Juga: Kamar Tidur Sempit Jadi Terasa Lapang? Ini 8 Cara Sulap agar Lebih Luas dan Fungsional
Susunan Komisaris dan Direksi Baru PLN NP
Bersamaan dengan Ade Armando, sejumlah nama lain juga diangkat dalam jajaran komisaris baru PLN NP, antara lain:
Komisaris Utama/Independen: Edi Srimulyanti
Komisaris: Suharyono, M. Pradana Indraputra, Adam Muhammad, dan Muhammad Syafi’i.
Sementara itu, jajaran direksi dipimpin oleh Ruly Firmansyah sebagai Direktur Utama.
Ia didampingi lima direktur lainnya yang membidangi operasi pembangkit, keuangan, hingga pengembangan bisnis.
Dengan masuknya tokoh seperti Ade Armando, publik kini menanti apakah penunjukannya akan membawa kontribusi nyata bagi sektor kelistrikan atau justru menambah daftar panjang penempatan jabatan yang sarat kepentingan politik. (kid)
Editor : Nur Wachid