Jawa Pos Radar Lawu - Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, membuat penampilan publik yang langka setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang negara tersebut pada Jumat (28/3).
Dalam pidato yang disiarkan televisi, ia menyerukan bantuan internasional untuk membantu rakyat Myanmar menghadapi dampak bencana.
“Saya secara pribadi telah mengunjungi beberapa lokasi yang terkena dampak untuk menilai situasinya.
Saya ingin meminta semua orang untuk bergandengan tangan dan mendukung misi penyelamatan yang sedang berlangsung,” kata Min Aung Hlaing pada awak media Sabtu (29/3).
Dampak dari gempa bumi dahsyat tersebut telah merenggut sedikitnya 144 nyawa dan melukai 732 orang.
Jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya operasi pencarian dan penyelamatan.
Pemerintahan junta militer telah mengumumkan keadaan darurat sebagai respons terhadap bencana ini.
“Saya telah mengumumkan keadaan darurat dan meminta bantuan internasional,” lanjut Min Aung Hlaing.
Bahkan, ia menambahkan bahwa Myanmar membuka diri terhadap organisasi maupun negara mana pun yang ingin membantu.
India menjadi salah satu negara pertama yang merespons seruan ini dengan berjanji mengirimkan bantuan.
“Saya ingin menyampaikan undangan terbuka kepada organisasi dan negara mana pun yang bersedia datang dan membantu orang-orang yang membutuhkan di negara kita,” ujar Min Aung Hlaing.
Langkah Min Aung Hlaing untuk meminta bantuan internasional terbilang jarang mengingat junta militer Myanmar sering kali bersikap tertutup terhadap komunitas global.
Pemimpin militer yang kuat ini, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah memegang kendali penuh sejak merebut kekuasaan pada 2021.
Namun, seruan ini terjadi di tengah sorotan internasional terhadap junta militer yang menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Jaksa agung Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) tahun lalu mengajukan surat perintah penangkapan atas Min Aung Hlaing terkait dugaan kejahatan terhadap kelompok minoritas Rohingya, yang menyebabkan lebih dari 1 juta orang dipaksa keluar dari Myanmar.
Hingga kini, ICC belum menyetujui permintaan tersebut.
Selanjutnya, Pidato Min Aung Hlaing menyoroti keparahan dampak bencana dan kebutuhan mendesak akan solidaritas internasional.
Dengan korban jiwa yang terus bertambah dan ribuan lainnya terluka, Myanmar kini menghadapi salah satu tantangan terbesarnya di tengah situasi politik yang kompleks. (okta)
Editor : Riana M.