JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal skandal korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun pada 2023.
Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa manajemen Pertamina seharusnya memiliki kontrol yang kuat, baik di tingkat direksi maupun komisaris.
"Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen ada yang namanya direksi, dirut, dan ada juga pengawasan dari komisaris," ujar Jokowi di Sumber, Banjarsari, Kamis (6/3/2025) dilansir dari detik.com.
Jokowi menjelaskan bahwa pemilihan direksi dan komisaris di Pertamina tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA) yang melibatkan Menteri BUMN, Menteri ESDM, hingga keputusan akhir di tangan Presiden.
Mengenai skandal korupsi di Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023, Jokowi menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum.
"Kalau sekarang ada masalah tahun 2018-2023, ya diproses saja sesuai hukum yang ada, siapapun," tegasnya.
Jokowi juga memastikan bahwa seluruh produk Pertamina sudah melalui verifikasi dan uji kelayakan oleh Ditjen Migas, sehingga ia mempertanyakan bagaimana dugaan manipulasi dapat terjadi.
Namun, ia mengaku tidak pernah menaruh curiga sebelumnya. "Kalau ada kecurigaan, ya sudah digebuk sejak dulu. Ini manajemen besar, kontrol oleh komisaris dan direksi harus detail," pungkasnya.
Ahok: Oknum BPK Bisa Terlibat dalam Korupsi Pertamina
Sementara itu Mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, turut menyoroti skandal ini.
Menurutnya, dugaan korupsi sebesar Rp 193,7 triliun di Pertamina tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu atau dua orang, tetapi melibatkan lebih banyak pihak, termasuk kemungkinan adanya oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Link Resmi Pendaftaran Mudik Gratis Jakarta 2025, Simak Tata Cara dan Kota Tujuan!
"Saya pikir oknum BPK bisa terlibat. Kan mereka juga yang melakukan audit," kata Ahok dalam sebuah wawancara di kanal YouTube pada Sabtu (1/3).
Ia juga mengkritik penempatan pejabat eks-Petral (Pertamina Energy Trading Ltd) ke dalam subholding Pertamina.
Seperti diketahui, Petral dibubarkan oleh Jokowi pada 2015 karena dianggap sebagai sarang mafia migas.
"Bubarin Petral pun cuma main-main, bohong doang. Orangnya masih sama," sindir Ahok.
Desakan Evaluasi Erick Thohir
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mendorong agar Presiden Prabowo mengevaluasi Erick karena dinilai kecolongan.
"Kasus korupsi di Pertamina ini sangat besar. Erick Thohir kurang cermat dalam mengawasi laporan kinerja direksi," kata Wasisto.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menilai Erick seharusnya bersikap lebih tegas dalam mencegah kebocoran keuangan BUMN.
"Kelalaian Erick Thohir sebagai pengelola BUMN yang alami kerugian karena korupsi membuatnya layak diusut sekaligus didesak mundur," ujar Dedi dilansir dari Jawa Pos.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Riva Siahaan, Direktur Pertamina Patra Niaga sebagai kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023.
Selain itu, Kejagung turut menetapkan delapan tersangkai lain, lima di antaranya juga pejabat Pertamina Patra Niaga dan perusahaan PT Pertamina.
Kerugian negara yang ditanggung akibat mega korupsi tersebut mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023 saja.
Sedangkan kerugian secara keseluruhan selama lima tahun terhitung sejak periode 2018 lalu mencapai Rp 1 Kuadriliun.
Pengkondisian dalam rapat optimasi hilir (OH) dilakukan untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri. Sehingga pasokan BBM dipasok melalui impor.
Dugaan pemufakatan jahat dalam proses pengadaan impor minyak mentah tersebut menjadi sorotan tajam publik hingga kini.
Kejagung terus mendalami skandal ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar direksi Pertamina Patra Niaga. (kid)
Editor : Nur Wachid