JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas skandal korupsi impor bahan bakar minyak (BBM) yang menyeret sejumlah pejabat Pertamina.
Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Pertamina pada Senin (3/3/2025), Simon menegaskan bahwa skandal ini adalah ujian besar bagi Pertamina.
Ia berkomitmen untuk melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
"Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini," kata Simon.
Pertamina Bentuk Tim Crisis Center
Simon menegaskan bahwa selama 67 tahun berdiri, Pertamina telah berusaha memberikan pelayanan terbaik di sektor energi.
Namun, ia mengakui bahwa ada oknum yang melakukan tindakan melukai kepercayaan rakyat.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani kasus ini, Pertamina telah membentuk Tim Crisis Center yang bertugas untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional dan tata kelola impor minyak mentah.
"Kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk Tim Crisis Center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional," tegas Simon.
Ia juga menekankan bahwa masih banyak pegawai Pertamina yang memiliki jiwa Merah Putih, bekerja dengan integritas untuk kepentingan negara dan rakyat.
Baca Juga: Spektakuler Show 6 Indonesian idol XIII, Sanggupkah Kenriz Mengulang Perform Terbaik di Top 10?
Kasus Oplosan Pertamax dan Dugaan Korupsi Impor BBM
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023.
Dugaan korupsi ini mencakup pemufakatan jahat dalam proses impor minyak mentah, di mana para pejabat Pertamina disebut mengondisikan Rapat Optimasi Hilir (OH) untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri, sehingga impor BBM dapat dilakukan secara masif.
Salah satu tersangka utama, Riva Siahaan (RS), Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, diduga melakukan pengoplosan bahan bakar dengan cara:
Membeli minyak dengan spesifikasi RON 90 (Pertalite)
Melakukan blending di storage/depo untuk mengubahnya menjadi RON 92 (Pertamax)
Menjualnya sebagai Pertamax, meskipun kualitasnya lebih rendah
"Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar.
Tuntutan Transparansi dan Pembenahan Pertamina
Kasus ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat, terutama karena BBM adalah kebutuhan utama rakyat.
Kejaksaan Agung masih terus mendalami kerugian negara akibat dugaan korupsi ini, serta kemungkinan adanya tersangka tambahan dari internal Pertamina.
Sementara itu, Pertamina berjanji akan meningkatkan transparansi dalam tata kelola impor dan distribusi BBM.
Simon memastikan bahwa pengawasan akan diperketat untuk mencegah kasus serupa terulang kembali.
"Kami akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar masyarakat Indonesia tetap mendapatkan BBM berkualitas sesuai standar yang berlaku," pungkas Simon. (kid)
Editor : Nur Wachid