JAKARTA, Jawa Pos Radar Lawu – Skandal oplosan Pertamax semakin mencuat usai terungkap dugaan korupsi di tubuh Pertamina.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi tata kelola minyak mentah.
Di tengah skandal tersebut, muncul pertanyaan besar terkait masa depan perusahaan pelat merah ini.
Terutama setelah Pertamina dipastikan bergabung dengan Danantara pada Maret 2025.
Seperti diketahui, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengambil alih pengelolaan seluruh BUMN strategis.
Termasuk Pertamina, sebagai bagian dari Sovereign Wealth Fund (SWF) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, membenarkan bahwa mulai Maret seluruh BUMN akan masuk dalam kendali Danantara.
"Ya, menurut keterangan, per Maret nanti semuanya (BUMN) masuk," kata Bambang saat ditemui di acara Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (27/2/2025) dilansir Radar Lawu dari Antara.
Pertamina dan Danantara: Strategi Investasi atau Penyelesaian Masalah?
PT Pertamina (Persero) sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Danantara.
Meskipun di saat yang sama perusahaan ini tengah menghadapi kasus korupsi besar.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa keputusan ini sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah.
"Kalau arahannya pemerintah (bergabung bulan Maret), ya harus bisa. Kami kan mengikuti saja arah pemerintah," kata Fadjar.
Pertamina bukan satu-satunya BUMN yang akan masuk dalam pengelolaan Danantara. Ada tujuh perusahaan pelat merah lain, yaitu:
Bank Mandiri
BRI
PLN
BNI
Telkom Indonesia
MIND ID
Sebelum merger resmi terjadi, bagian keuangan dan SPPU (Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha) Pertamina telah berkoordinasi dengan Danantara.
Guna memastikan proses inbreng (pengalihan saham ke Danantara) berjalan sesuai target pada Maret 2025.
Prabowo Tegas: Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi
Di tengah proses restrukturisasi BUMN ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi.
Pernyataan ini diperkuat oleh Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Donny Manurung, yang menyebut bahwa langkah Prabowo bukan sekadar retorika belaka.
"Dukungan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 80 persen dalam berbagai survei, dan kini kepercayaan itu semakin kuat dengan tindakan nyata dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu," kata Donny dilansir dari Jawa Pos.
Dengan ditetapkannya pejabat tinggi Pertamina sebagai tersangka, serta penggabungan BUMN ke dalam Danantara.
Lantas apakah masuknya Pertamina ke Danantara membawa efisiensi dan peningkatan profit, atau menutupi skandal korupsi yang lebih besar? (kid)
